Gubernur Zainal Ingatkan Pengusaha di Kaltara Bayar Upah Sesuai Ketentuan 2027

oleh -1016 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang meminta seluruh pengusaha mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 yang telah ditetapkan. Dia juga mengingatkan pekerja dan serikat buruh agar menjaga komunikasi dengan perusahaan.

Hal itu disampaikan Zainal usai penetapan UMP dan UMSP Kaltara 2027 dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).Dalam keputusan tersebut, UMP Kaltara 2027 ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sedangkan UMSP berlaku untuk tiga sektor usaha, yakni pertanian kelapa sawit sebesar Rp 4.053.065, pertambangan batu bara Rp 4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam Rp 4.070.174.

Baca Juga  Ekonomi Kaltara Tumbuh 5,51 persen

Zainal mengatakan penetapan upah minimum tersebut telah melalui pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Di antaranya perlindungan hak pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.

Dia berharap keputusan tersebut dapat diterima seluruh pihak dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan semangat kekeluargaan. “Kepada para pengusaha, saya mengimbau agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Zainal.

Di sisi lain, Zainal meminta pekerja, buruh, serta serikat pekerja dan serikat buruh tetap membangun komunikasi yang baik dengan pihak perusahaan. Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak.

Baca Juga  Nasib Upah Buruh Kaltara 2027 Mulai Dibahas, Ini Penekanan Pemprov

Dia menilai komunikasi yang konstruktif antara pekerja dan pengusaha juga penting untuk menjaga iklim investasi di Kaltara tetap kondusif.

“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” ujarnya.

Zainal menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi maupun pembangunan fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Baca Juga  Upah Minimum Sektoral Kaltara 2027 Tertinggi di Sektor Migas

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi yang terlibat dalam pembahasan UMP dan UMSP 2027.

Unsur yang terlibat meliputi pemerintah, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pihak terkait lainnya.

Zainal berharap kebersamaan dan komunikasi yang telah terbangun selama proses pembahasan dapat terus dipertahankan. Dengan begitu, hubungan industrial di Kaltara tetap kondusif dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. (pri/red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan