NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Yakub, memastikan pengawalan pengaktifan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik terus berjalan menyusul desakan aspirasi masyarakat Kecamatan Sebatik.
Hal itu disampaikan Andi saat menggelar reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di daerah pemilihan III, Jumat (21/02/26). Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Sebatik tersebut dihadiri sekitar 250 peserta dari kalangan tokoh masyarakat, pemuda, hingga pelajar.
Pertemuan yang dirangkai dengan buka puasa bersama itu menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan konstituen. Beragam persoalan mengemuka, mulai dari infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga isu strategis perbatasan.
Aspirasi yang paling menghangat adalah dorongan agar PLBN Sebatik segera dioperasikan. Warga menilai keberadaan PLBN bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kedaulatan sekaligus penopang aktivitas ekonomi di kawasan yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia.
“PLBN Sebatik bukan hanya terlihat bangunan fisik. Masyarakat butuh kepastian akses keluar-masuk yang sah agar aktivitas perdagangan dan sosial berjalan aman,” ujar Andi.
Politisi PKS itu menyebut komunikasi intens telah dibangun dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait di tingkat pusat. Pembahasan lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, telah dilakukan.
Namun, ia mengakui proses tersebut masih menghadapi kendala karena belum tercapainya kesepakatan dengan Pemerintah Sabah, terutama terkait pengakuan Sebatik sebagai exit-entry point resmi.
“Persoalan utama terletak pada pengakuan lintas negara. Tanpa kesepakatan dua pihak, operasional PLBN sulit berjalan. Kita terus dorong jalur diplomasi agar pembahasan tidak berhenti,” katanya.
Menurut Andi, dinamika politik dan ekonomi kawasan perbatasan turut memengaruhi lambannya proses tersebut. Padahal, harapan masyarakat cukup besar agar PLBN menjadi simpul penguatan identitas kebangsaan di beranda terluar negeri.
Selama ini, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Sebatik banyak beririsan dengan Sabah. Karena itu, regulasi lintas batas yang jelas dinilai mendesak demi perlindungan hukum dan stabilitas perdagangan.
“Perjuangan ini tidak bisa setengah jalan. Kita terus suarakan hingga ada keputusan yang berpihak pada warga perbatasan,” tuturnya. (tfk/dprdnnk/red)
