TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Berbagai persoalan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan hingga kendala mendapatkan layanan medis mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto. Untuk menjawab keluhan tersebut, Supa’ad menghadirkan langsung Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, dalam kegiatan reses masa persidangan I tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lembasung, Sabtu (14/11/2026), itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya status kepesertaan yang mendadak tidak aktif, pembayaran iuran, hingga kesulitan ketika hendak mengakses pelayanan kesehatan. Pengemudi ojek online (ojol) juga mendapat kesempatan menyampaikan keluhan secara langsung.
Supa’ad mengatakan, persoalan BPJS Kesehatan termasuk aspirasi yang cukup sering disampaikan masyarakat kepadanya. Keluhan tersebut diterima melalui pertemuan langsung maupun komunikasi di media sosial.
Dia menilai, menghadirkan pihak BPJS Kesehatan dalam forum reses menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga mendapatkan penjelasan mengenai penyebab dan mekanisme penyelesaiannya.
“Selama ini banyak warga menyampaikan keluhan kepada saya, baik ketika bertemu langsung maupun melalui media sosial. Karena itu, saya ingin persoalan tersebut tidak hanya dicatat sebagai aspirasi, tetapi juga bisa langsung mendapatkan penjelasan dari pihak yang memahami mekanismenya,” kata Supa’ad.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN. Terlebih, persoalan kepesertaan dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
Supa’ad juga menyoroti keberlanjutan pembiayaan peserta dari kalangan kurang mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian agar warga yang membutuhkan tetap memperoleh jaminan kesehatan.
“Kami ingin masyarakat mengetahui hak-haknya. Kalau ada persoalan mengenai kepesertaan atau pelayanan, sampaikan secara terbuka. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan bagaimana mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menjelaskan program JKN merupakan instrumen perlindungan masyarakat dari beban biaya pengobatan. Melalui program tersebut, peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Yusef mencontohkan sejumlah tindakan medis yang membutuhkan biaya besar, seperti pemasangan ring jantung dan cuci darah. Kedua layanan tersebut dapat dijamin JKN apabila peserta memenuhi persyaratan dan prosedur pelayanan.
“Dulu, ketika seseorang membutuhkan tindakan medis dengan biaya besar, seperti cuci darah atau pemasangan ring jantung, banyak keluarga yang harus berpikir keras karena persoalan biaya. Sekarang, melalui JKN, masyarakat memiliki perlindungan agar tidak harus menanggung sendiri beban pengobatan tersebut,” jelas Yusef.
Namun, dia mengingatkan manfaat JKN tidak bisa dilepaskan dari status kepesertaan yang aktif. Sebab, masih ditemukan masyarakat yang mengalami kendala ketika hendak menggunakan layanan kesehatan lantaran status kepesertaannya sudah nonaktif.
Yusef menyebut salah satu penyebabnya berkaitan dengan penyesuaian jumlah peserta yang iurannya ditanggung pemerintah melalui skema PBI. Kemampuan anggaran pemerintah daerah turut memengaruhi jumlah masyarakat yang bisa dibiayai.
Dia mengungkapkan, kuota peserta yang ditanggung Pemerintah Provinsi Kaltara pada tahun ini mencapai 30 ribu orang. Sementara pembiayaan yang diambil alih pemerintah kabupaten/kota memiliki jumlah berbeda, menyesuaikan kemampuan anggaran masing-masing daerah.
“Penyesuaian kemampuan anggaran daerah berdampak pada jumlah peserta yang bisa ditanggung. Ada daerah yang mengambil alih pembiayaan, tetapi ada juga peserta yang sementara dinonaktifkan. Persoalan ini perlu dikoordinasikan agar masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan,” ungkapnya.
Yusef pun meminta masyarakat yang mengalami masalah kepesertaan, tunggakan iuran, maupun kendala pelayanan agar segera mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.
Dengan mengetahui penyebab persoalan sejak awal, peserta diharapkan dapat menentukan langkah penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.
Pertemuan tersebut menjadi wadah komunikasi antara masyarakat, DPRD Kaltara, dan BPJS Kesehatan. Supa’ad berharap berbagai persoalan yang disampaikan warga tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait agar akses layanan kesehatan semakin mudah. (***)







