NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Agenda reses Anggota DPRD Nunukan, H. Firman Latif, di wilayah Sei Taiwan, Kecamatan Sebatik Induk, mengungkap persoalan infrastruktur yang dinilai belum mendapat perhatian memadai. Warga kembali menyoroti kondisi Jalan H. Junudi yang menjadi jalur utama aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan tersebut.
Ruas Jalan H. Junudi, khususnya di RT 01 dan RT 04, disebut kerap diusulkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun, hingga kini realisasi perbaikannya belum terlihat. Kondisi badan jalan yang belum optimal dinilai menghambat mobilitas barang dan jasa.
Di sepanjang ruas itu berdiri Toko MBM yang menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok bagi pedagang kaki lima. Aktivitas pengambilan barang dagangan berlangsung setiap hari, menjadikan kawasan tersebut sebagai simpul perdagangan penting di Pulau Sebatik.
Selain perdagangan, kawasan tersebut juga menjadi lokasi pembongkaran ikan dan rumput laut hasil tangkapan nelayan. Perputaran ekonomi sektor perikanan bertumpu pada akses jalan yang memadai agar distribusi hasil laut berjalan lancar ke pasar-pasar sekitar.
Nilai strategis kawasan ini bertambah dengan keberadaan dua pos pertahanan negara, yakni Pos Angkatan Darat dan Pos Marinir. Di jalur yang sama berdiri koperasi desa yang menopang kegiatan ekonomi warga setempat.
Firman mengatakan, aspirasi perbaikan jalan tersebut telah disampaikan masyarakat setiap tahun dalam musrenbang. “Usulan perbaikan Jalan H. Junudi selalu masuk agenda pembahasan, namun sampai sekarang belum terlihat hasilnya, padahal kawasan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pertahanan,” ujarnya, Sabtu, (14/02/26).
Menurut dia, kawasan perbatasan memerlukan perhatian pembangunan yang seimbang mengingat posisinya sebagai beranda terdepan negara. Infrastruktur jalan yang memadai, kata dia, tidak hanya memperkuat aktivitas perdagangan, tetapi juga mendukung mobilitas aparat pertahanan.
Ia menegaskan, suara masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan. Aspirasi yang berulang kali disampaikan warga perlu diterjemahkan dalam program pembangunan yang terukur agar kepercayaan publik terhadap proses perencanaan tetap terjaga.
Selain perbaikan jalan, warga juga menyampaikan kebutuhan lampu penerangan jalan, bantuan combine harvester atau alat panen padi, dukungan sarana tangkap nelayan, serta pembenahan jalan tani. Permintaan penerangan muncul karena aktivitas ekonomi berlangsung hingga malam hari, sementara kondisi minim cahaya dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan kelancaran usaha.
Petani setempat mengeluhkan keterbatasan alat panen yang berdampak pada proses pengolahan hasil pertanian. Ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai penting untuk mempercepat panen serta menjaga kualitas gabah.
Adapun nelayan berharap adanya dukungan sarana tangkap serta perbaikan akses jalan tani agar distribusi hasil laut dan pertanian berjalan lancar. Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat perbatasan yang menggantungkan hidup pada sektor perdagangan, pertanian, dan perikanan di Sebatik Induk. (tfk/dprdnnk/red)
