TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menyiapkan pendekatan baru dalam memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya dengan mendorong pelaku usaha mengakses pinjaman perbankan berskema lunak dibandingkan mengandalkan bantuan modal langsung.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat tanggung jawab finansial pelaku usaha sekaligus menjaga perputaran ekonomi masyarakat.
Kepala Biro Perekonomian Kaltara, Ilham Zain, mengatakan penguatan UMKM memiliki keterkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang.
Menurutnya, inflasi yang terlalu tinggi dapat membuat masyarakat mengurangi belanja sehingga produk yang dihasilkan pelaku usaha sulit terserap pasar.
“Kalau tinggi nanti kasihan dunia usaha, dia berat laku barangnya,” kata Ilham, Rabu (11/11/2026).
Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan mengembangkan usahanya. Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga membuka peluang ekspor.
Sejumlah produk lokal Kaltara dinilai memiliki peluang di pasar internasional, terutama komoditas hasil laut dan udang yang diminati sejumlah negara dan wilayah, seperti Malaysia, Filipina, Taiwan, hingga Hong Kong.
Namun, dalam pengembangan permodalan, pemerintah melihat perlunya perubahan pendekatan.
Selama ini, dukungan permodalan kerap diberikan melalui penyertaan atau bantuan dana langsung kepada badan usaha milik daerah (BUMD) maupun pelaku UMKM.
Ke depan, pemerintah mendorong skema pembiayaan melalui perbankan dengan bunga atau persyaratan yang lebih ringan.
Ilham menilai skema pinjaman dapat membangun kedisiplinan pelaku usaha dalam mengelola keuangan. Sebab, dana yang diterima harus dikembalikan sesuai kesepakatan sehingga pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bisnisnya berjalan dan menghasilkan keuntungan.
“Biar dia pinjam di bank, dikasih lunak. Jadi dia ada rasa mengembalikan pinjaman, tanggung jawab,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, pelaku usaha diharapkan lebih serius mengembangkan bisnis, memperhitungkan kemampuan keuangan, serta menjaga keberlangsungan usahanya.
Pemerintah juga berharap akses pembiayaan yang lebih mudah dapat membuka kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.
Upaya penguatan UMKM tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat. Dengan usaha yang terus bergerak, lapangan kerja dan perputaran uang di daerah diharapkan ikut meningkat. (jm/red)
