NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid membuka rapat penyusunan perpanjangan dan perencanaan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Rapat VIP lantai IV pada Kamis (10/04).
“Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan sejak beberapa tahun terakhir melalui Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) cukup konsen dengan hal tersebut,” beber Laura dalam sambutannya.
Di samping, lanjut dia, sebagai upaya penyesuain dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, elektronifikasi transaksi merupakan suatu hal yang sudah semestinya dilakukan guna peningkatan pendapatan daerah melaui pajak dan retribusi lainnya yang menjadi kewenangan pemda.
TP2DD yang sudah terbentuk ini, kata Laura, memiliki tujuan untuk mewujudkan transparansi tata kelola keuangan yang lebih baik, meningkatkan potensi penerimaan pemda melalui pemanfaatan teknology dalam mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat dan mewujudkan keuangan yang inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
“Langkah ini sudah sesuai dengan maksud dan tujuan seperti yang telah diamanatkan dalam Kepres nomor 3 tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi TP2DD,” jelas Laura.
Laura berharap peserta rakor tersebut dapat memberikan sumbang saran dan masukan sehingga road map rencana aksi elektronifikasi transaksi daerah dapat terwujud dengan baik yang nantinya bisa dijadikan bahan gambaran untuk menentukan langkah strategis ke depan.
“Saya sangat berharap agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dan para undangan baik dari Bank Indonesia maupun Bankaltimtara dapat memberikan sumbang saran dan pikiran dalam mewujudkan aturan atau regulasi mengenai TP2DD,” harap Laura.
Saya, kata Laura, sangat berharap ini dapat berjalan maksimal sehingga pada pengimplementasiannya juga bisa maksimal.
“Artinya, semuanya harus clear (red; jelas), tidak setengah-setengah sehingga kita, sekali kerja bisa langsung mengakomodir beberapa kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di daerah kita,” papar Laura.
Sebelum penerbitan Surat Keputusan (SK), Laura meminta semua OPD yang hadir dapat memberikan masukan krusial dan mendetail terkait kebutuhan dan kepentingan masing-masing OPD dalam perwujudan road map
“Memang ini kelihatannya membutuhkan beberapa waktu. Akan tetapi, dengan komitmen untuk segera menyelesaikan ini, maka realisasinya pun bisa segera terwujud,” imbuh Laura. (skr)
