MALINAU, Kaltaraaktual.com- Bupati Malinau Wempi W. Mawa memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2026, Selasa, (06/01/26). Apel yang digelar di halaman Kantor Bupati Malinau itu sempat tertunda sehari akibat hujan.
Mengawali arahannya, Wempi mengajak seluruh ASN bersyukur atas kesehatan dan kesempatan untuk kembali bekerja di awal tahun. Ia meminta aparatur pemerintah bekerja dengan semangat, ketulusan, dan rasa tanggung jawab sebagai pelayan publik.
Wempi mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Malinau Tahun Anggaran 2026 telah disepakati bersama DPRD dengan nilai sekitar Rp2,4 triliun. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp3,2 triliun.
Menurut Wempi, penurunan anggaran terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, kondisi yang juga dialami hampir seluruh kabupaten dan kota, khususnya di Kalimantan Utara.
Meski demikian, Wempi menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memastikan anggaran yang tersedia dijalankan secara optimal selama 12 bulan ke depan. Ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program.
“ASN jumlahnya hanya sebagian kecil dari penduduk Malinau. Tanggung jawab pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” kata Wempi.
Dalam apel tersebut, Wempi juga menyoroti persoalan mendasar di sektor pendidikan. Ia menilai besarnya kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan belum berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Nilai rata-rata peserta didik di Malinau masih tergolong rendah di tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ada kegagalan yang harus kita evaluasi, baik di tingkat pimpinan maupun OPD,” ujarnya.
Selain pendidikan, Wempi mengapresiasi capaian pemerintah daerah dalam pengendalian kemiskinan. Kabupaten Malinau dinilai berhasil menahan laju kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Ia meminta capaian tersebut dijaga dengan kerja yang konsisten, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (diskominfo/red)
