NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, melakukan kunjungan kerja di Sentra Budidaya Rumput Laut, Kabupaten Nunukan, Rabu, (24/07/24), di Kecamatan Nunukan, Sei Bolong dan Nunukan Selatan, Mamolo.
Bupati Laura mengatakan, tujuan kunjungan lapangan bersama Asisten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait adalah untuk melihat kondisi serta kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan produksi, pengolahan, serta riset dan inovasi komoditas rumput laut.
“Kami bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya rumput laut dengan memberikan bantuan teknis dan fasilitas yang diperlukan,” ujar Bupati Nunukan ini.
Laura menuturkan, bahwa komitmen pemerintah kabupaten Nunukan masih terus berupaya melakukan yang terbaik untuk mendukung keberadaan budidaya rumput laut.
“Pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan para pembudidaya mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat meningkatkan produksi dan kualitas rumput laut,” tuturnya.
Tampak beberapa pembudidaya rumput laut juga menyampaikan masalah harga dan kualitas rumput laut, termasuk persoalan pemasaran dan teknologi pengelolaan rumput laut.
Laura menjelaskan, terkait harga rumput laut sebenarnya dipengaruhi oleh kualitas kadar rumput laut itu sendiri ketika masa panen oleh petani. Sehingga inisiasi yang dilakukan kedepannya oleh Pemkab Nunukan dan OPD terkait yaitu mengecek kadar rumput laut. Bentuk perhatian yang dilakukan Bupati Nunukan ini sebelumnya pernah berkunjung ke pabrik rumput laut yang berada di Jakarta.
“Memang harus memperhatikan kadar kualitasnya, salah satunya penyebab kenapa buyer beli murah faktor karena kualitas rumput laut kita yang belum kering. Sementara permintaan pasar internasional menginginkan kualitas kadar rumput laut yang kering,” kata Ibu dari tiga orang anak ini.
Laura juga meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan isu campur tangan pemerintah pada harga rumput laut yang naik turun.
“Jadi jangan kita juga mudah percaya dengan isu-isu yang tidak benar. Pemkab Nunukan tidak bisa mengintervensi harga rumput laut. Kami juga mencari cara seperti apa ini semuanya bisa kita selesaikan bersama-sama,” imbuhnya.
Upaya selanjutnya yang bakal dilakukan Pemkab Nunukan yaitu memberikan peralatan OPD terkait dengar peralatan mengukur kadar kualitas rumput laut.
“Jadi nanti tim pengawasan dari OPD teknis akan cek kadar kekeringan menggunakan alat itu. Kami minta juga agar para pedagang rumput laut dan petani punya alat serupa. Mari menjaga kualitas rumput laut,” lanjut Laura.
Sampai hari ini penghasilan rumput laut Kabupaten Nunukan yang di kirim ke pasar Surabaya Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan masih dengan kadar cukup basah hingga basah karena berbagai kebutuhan hidup petani yang mendesak. Sedangkan kadar kering yang diinginkan pasar internasional itu 37-38. Sementara kadar keringnya rumput laut Nunukan yang dikirim masih di atas 40, sehingga dibutuhkan peranan seluruh pihak untuk melakukan perannya masing-masing, baik dari Pemkab Nunukan, Asosiasi Pedagang Rumput Laut (APRL) Nunukan.
Selain itu, persoalan harga rumput laut belum masuk dalam kewenangan Kamar Dagang Industri (Kadin) sehingga harga rumput laut tidak bisa atur seperti buah sawit. (**)
