TANJUNG SELOR, KaltaraAktual.com- Persoalan pembangunan infrastruktur jalan poros Tanah Kuning–Tanjung Selor hingga akses perbatasan Krayan memicu diskusi hangat di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan menilai realisasi pembangunan berjalan lambat dan menagih komitmen pemerintah, di tengah berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Kondisi fiskal nasional menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi laju pembangunan.
Pemerintah pusat saat ini menerapkan kebijakan pengetatan anggaran secara menyeluruh melalui skema penyesuaian otomatis (automatic adjustment). Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap alokasi dana ke daerah, termasuk untuk proyek-proyek strategis di Kaltara.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum bersama Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E, M.Si terus berupaya memperjuangkan tambahan anggaran di tingkat pusat. Meski demikian, tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang turut memengaruhi kebijakan anggaran nasional.
Di sisi lain, persoalan status jalan juga menjadi hambatan krusial. Sejumlah proyek jalan poros masih terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakjelasan status tersebut membuat proses penganggaran melalui APBN tidak dapat dilakukan secara cepat, karena terbentur regulasi birokrasi yang ketat.
Salah satu Pemuda Kabupaten Tana Tidung, Natalius Jhon, menilai polemik yang berkembang perlu disikapi secara objektif. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan pemerintah ingkar janji tanpa memahami kompleksitas persoalan di lapangan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di wilayah Kaltara, khususnya menuju Krayan, bukanlah pekerjaan sederhana. Selain membutuhkan anggaran besar, proyek tersebut juga menghadapi tantangan logistik dan kondisi geografis yang ekstrem.
“Pembangunan infrastruktur di Kaltara, apalagi sampai menembus Krayan, itu urusan logistik yang mahal dan aturan anggaran pusat yang kaku. Sebagai pemuda, kita harus kritis namun tetap bijak melihat proses ini. Pemerintah sedang menyusun langkah strategis agar pembangunan ini berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Krayan yang menjadi tantangan nyata di lapangan. Distribusi material pembangunan harus melalui jalur udara atau melintasi hutan dengan ketergantungan tinggi terhadap cuaca, sehingga berdampak pada waktu dan biaya pengerjaan.
Meski demikian, Natalius menegaskan bahwa tantangan tersebut bukan alasan untuk menghentikan pembangunan. Ia mendorong masyarakat untuk tetap mengawal proses penganggaran dan kebijakan di tingkat pusat, sekaligus menghindari narasi provokatif yang dapat memperkeruh situasi. “Mari kita jadi masyarakat yang bijak: kawal terus progresnya dan pahami kendala anggarannya,” katanya.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Kaltara tetap menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Berbagai upaya terus dilakukan untuk membuka akses pendanaan dari pusat, dengan harapan proyek strategis tersebut dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. (kn/red)
