NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Forum Komunikasi Guru Honorer Peserta Seleksi PPPK 2021 Kabupaten Nunukan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan PGRI menyampaikan persoalan terkait tingginya nilai passing grade untuk kelulusan peserta PPPK yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) di pimpin langsung oleh Andi Krislina selaku Ketua Komisi I DPRD Nunukan, H.Saleh dan dihadiri beberapa anggota serta Disdikbud dan PGRI, Senin, (13/09/2021).
Jemy perwakilan guru honorer menyampaikan aspirasi tuntutan untuk diteruskan ke pemerintah pusat, karena selama ini pendidikan di perbatasan selalu disamakan dengan perkembangan pendidikan di luar Kalimantan Utara.
“Sehubungan dengan tes PPPK yang saat ini berlangsung, maka kami Forum Komunikasi Guru Honorer Peserta Seleksi P3K wilayah Kabupaten Nunukan, melalui Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan ini menyampaikan kepada Pemerintah Pusat harapan atau aspirasi penting,” ujar Jemy.
“Kami memohon agar pemerintah mengevaluasi kebijakan pemberlakuan “passing grade” secara nasional. Bagi kami yang bertugas di daerah pedalaman dengan dengan segala kekurangan sarana dan prasarana yang ada, passing grade yang berlaku saat ini terasa berat bagi kami, oleh sebab itu kami berharap agar standar kelulusan disesuaikan tingkat kesulitan wilayah atau daerah (3T),” tambah dia.
Menurut Jemy sudah seharusnya pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan khusus kepada guru honorer peserta PPPK di perbatasan.
“Memohon agar pemerintah memberikan kebijakan khusus kepada tenaga honorer peserta P3K yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun di daerah-daerah terpencil,” katanya.
Ia dan beberapa perwakilan yang hadir juga menyampaikan agar diberi kelonggaran waktu dalam mengerjakan soal.
“Kami mengakui, bagi kami yang bekerja di daerah-daerah pedalaman, teknologi komputer merupakan sesuatu yang mahal dan langka bagi kami, sehingga tidak semua kami “melek” dalam hal teknologi komputer,” sebutnya.
Menanggapi permasalahan guru honorer dalam pelaksanaan tes PPPK, Kepala Disdikbud Nunukan H. Junaidi menjelaskan bahwa di Disdikbud sudah berjuang dan membantu semua guru honorer secara bertahap. Sedangkan pelaksanaan seleksi tes PPPK guru honorer yang dimulai 13 September hingga 17 September dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Nunukan, diikuti sebanyak 573 orang untuk 475 formasi.
Junaidi mengaku terus bekoordinasi dengan pemerintah pusat namun masih ada peraturan yang sinergi antara Kementerian.
“Kami dan PGRI sepakat untuk membawa suara ini ke pusat. Jika berkenan ada dua solusi yang kami tawarkan yaitu silahturami sekaligus menyampaikan ke Kemendikbud dan kemenpan,” demikian. (KA)
