DPRD Kaltara Jadwalkan Uji Kepatutan 14 Calon Komisioner KPID, H. Ladullah Tegaskan Seleksi Harus Netral

oleh
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Proses seleksi calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara memasuki tahap krusial. Setelah Panitia Seleksi (Pansel) menyerahkan 14 nama ke DPRD Kaltara, Komisi I mulai menyiapkan agenda uji kepatutan terhadap seluruh kandidat.

Anggota Komisi I DPRD Kaltara H. Ladullah mengatakan 14 besar calon komisioner telah diterima secara resmi. “Kalau seleksi KPID sudah masuk, sudah kita terima kemarin dari Pansel. Kita tinggal menunggu waktu untuk melakukan fit and proper test kepada empat belas calon komisioner tersebut,” ujarnya, Selasa, (25/11/25).

Ia menjelaskan bahwa DPRD akan memilih tujuh komisioner terbaik, sesuai kebutuhan formasi KPID. Seleksi dilakukan melalui wawancara mendalam yang menilai kapasitas, integritas, serta pemahaman kandidat terhadap tugas pengawasan penyiaran di daerah perbatasan.

Baca Juga  Achmad Djufrie Pimpin Sidang Paripurna DPRD Kaltara Bahas 4 Rancangan Perda

“Kita akan wawancara mereka tentang bagaimana pengetahuan mereka tentang KPID di Kalimantan Utara, khususnya isu penyiaran dari wilayah perbatasan,” kata Ladullah.

Ia menambahkan, agenda fit and proper test akan dibahas terlebih dulu dalam rapat Badan Musyawarah (BAMUS). “BAMUS kita awal Desember, nanti di situ kita agendakan jadwalnya. Diperkirakan minggu-minggu ini atau awal bulan sudah wawancara,” ujarnya.

Baca Juga  Rismanto Dorong Perda Pemberdayaan Desa Lindungi Masyarakat dari Ketimpangan Pembangunan

Ladullah menegaskan bahwa DPRD Kaltara berkomitmen menjaga proses seleksi tetap netral, objektif, dan bebas dari tendensi politik. Menurutnya, KPID adalah lembaga strategis yang membutuhkan figur profesional, bukan representasi kepentingan kelompok atau partai.

“Kami pastikan seleksi berjalan netral tanpa intervensi atau kepentingan politik apa pun. Yang kita pilih adalah mereka yang benar-benar punya kompetensi dan integritas. Lembaga penyiaran daerah harus dipimpin orang yang independen,” tegasnya.

Baca Juga  PR Lama Belum Kelar, H. Hamka Harap Pemerintah Peduli Akses Jalan Warga Salimbatu

Ia berharap, terpilihnya tujuh komisioner baru nantinya dapat memperkuat pengawasan penyiaran di Kaltara, terutama pada isu sensitif perbatasan, literasi digital, serta maraknya konten siaran yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. (**)

Tinggalkan Balasan