NUNUKAN, KaltaraAktual.com- Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Yakub, meninjau langsung kondisi Embung Lapri di Pulau Sebatik, belum lama ini. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat situasi di lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terdampak.
Dalam peninjauan itu, Andi menemukan sejumlah persoalan yang dinilai memerlukan penanganan serius dan melibatkan berbagai sektor. Ia menilai, persoalan yang ada tidak bisa diselesaikan secara parsial tanpa koordinasi yang jelas.
“Hasil monitoring ini akan kami tindak lanjuti melalui audiensi dengan Kementerian ATR/BPN, agar ada langkah konkret dari pemerintah pusat,” kata Andi.
Andi Yakub menekankan pentingnya adanya pihak yang menjadi penanggung jawab utama atau leading sector dalam penyelesaian masalah. Menurut dia, tanpa koordinasi yang jelas, persoalan berpotensi terus berlarut.
DPRD Nunukan mencatat sedikitnya tiga isu utama yang perlu segera ditangani. Pertama, percepatan pembayaran pembebasan lahan warga yang hingga kini belum tuntas. Andi menilai, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut keadilan bagi masyarakat.
Kedua, kondisi embung yang dinilai belum optimal dalam menampung air. Diperlukan langkah normalisasi agar fungsi embung dapat berjalan maksimal, khususnya untuk memenuhi kebutuhan air warga.
Ketiga, perlunya perbaikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Andi, ketegangan yang sempat terjadi hingga berujung pada pembukaan kanal embung menunjukkan adanya miskomunikasi yang perlu segera diperbaiki.
Ia menambahkan, pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai mediator dengan membuka ruang dialog yang konstruktif dan solutif.
Andi Yakub memastikan, DPRD Kabupaten Nunukan akan terus mengawal persoalan Embung Lapri hingga tuntas. “Embung ini dibangun untuk kepentingan masyarakat, sehingga harus memberikan manfaat, bukan menimbulkan persoalan berkepanjangan,” tukasnya. (*/tfk/red/mjn)
