NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Kasus dugaan pembalakan hutan mangrove di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tepatnya di Pulau Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) seolah belum ada kepastian yang jelas.
Pasalnya, sejak pemberitaan dugaan pembalakan hutan mangrove dibeberapa lokasi di Kecamatan Sebatik Barat itu mencuat ke publik, belum ada kejelasan dari instansi aparat kemananan mana yang menangani perkaranya.
Sejumlah awak media di Nunukan pun terus mencari informasi terkait dugaan kasus pembalakan hutan mangrove yang teradi di Pulau Sebatik, terbaru awak media pun sempat mencoba menghubungi Direktur Kriminal Khusus (Dir Krimsus) Polda Kaltara, Kombes Pol Hendy F Kurniawan.
“Krimsus Polda Kaltara belum tangani (dugaan kasus pembalakan hutan mangrove), terkait info tersebut akan kita lakukan pengecekan dan kordinasi ke Reskrim Polres Nunukan,” ucap Kombes Pol Hendy saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Aplikasi WhatsApp, Rabu (08/02/23).
Sebelumnya, awak media juga sempat menghubungi Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat, terkait kebernaran informasi yang beredar adanya pengungkapan dugaan kasus pembalakan hutan mangrove di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia itu.
“Mohon waktu sebentar, saya carikan dulu informasinya sebentar,” ucap singkat perwira melati tiga itu
Di sisi lain, ketika awak media mencoba konfirmasi terkait kasus pembalakan ini ke Kapolres Nunukan, AKBP Taufik Nurmandia melalui pesan singkat Aplikasi WhatsApp, pihaknya mengaku belum menerima laporan tersebut.
“Sementara tidak ada laporan dari Kasat Reskrim, belum ada juga mengamankan hal (unit alat berat) tersebut,” balas Kapolres Nunukan.
Untuk diketahui, ada pemberitaan sebelumnya, aparat keamanan berhasil mengungkap adanya kasus dugaan pembalakan hutan mangrove di Pulau Sebatik, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Tawau, Malaysia, Senin (06/07/0/2023).
Dari informasi yang beredar, sejumlah pihak dari aparat keamanan turun ke lokasi pembalakan hutan mangrove di Pulau Sebatik, bahkan tersiar kabar diduga ada alat berat milik oknum anggota DPRD Nunukan yang turut diamankan dan dipasang garis polisi oleh aparat penegak hukum.
Meski dalam perkara ini diduga terdapat kabar adanya alat berat yang diamankan dan dipasang garis polisi diduga milik oknum anggota DPRD Nunukan, hanya saja belum diketahui persis, apakah oknum DPRD Nunukan tersebut terlibat kasus pembalakan tersebut.
“Iya, ada (pembalakan hutan mangrove) pak, kemarin (Senin, red) sudah ada juga aparat keamanan turun langsung ke lokasi,” kata Kepala Desa Setabu, Ramli yang membenarkan adanya pengungkapan kasus pembalakan hutan mangrove melalui Telepon, Selasa (07/02/23).
Ramli menegaskan, saat aparat keamanan mendatangi lokasi pembalakan hutan mangrove di Pulau Sebatik, terdapat dua unit alat berat diduga milik oknum anggota DPRD Nunukan diamankan dan dilakukan pemasangan garis polisi.
Namun, disinggung apakah alat berat yang diamankan aparat keamanan dalam perkara pembalakan hutan mangrove di Pulau Sebatik kepunyaan salah satu oknum anggota DPRD Nunukan, Ramli enggan bersepekulasi lebih jauh.
“Informasinya (punya oknum anggota DPRD Nunukan) seperti itu, tapi saya belum tahu persis juga, kemarin itu ada juga operator alat beratnya dimintai keterangan oleh aparat keamanan,” tegasnya.
Dijelaskan Ramli, kasus pembalakan hutan mangrove di Pulau Sebatik sebenarnya sudah lama terjadi, untuk lokasinya sendiri diketahui bukan cuma satu titik, tapi lebih dari satu titik di Kecamatan Sebatik Barat.
“Sudah lama (pembalakannya) terjadi, bahkan kegiatan pembalakan itu sudah merambah ke lokasi baru lainnya seperti di Desa Tembaring, Tembakil, Setabu dan Lapiu di Kecamatan Sebatik Barat,” jelas Ramli.
“Pembalakan ini sebenarnya juga sudah dilaporkan dan dibahas bersama camat, cuma baru sekarang ini kasusnya mencuat, rencananya lokasi pembalakan itu bakal dijadikan tempat tambat perahu, pemukiman dan penjemuran rumput laut warga sekitar,” tambahnya. (ilm/cnt/ka/*red)
