Heru Angkat Jempol untuk Syarwani, Konsolidasi Golkar Kaltara Makin Kuat

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Dinamika internal Partai Golkar Kalimantan Utara (Kaltara) jelang Musyawarah Daerah (Musda) Desember 2025 mulai bergerak. Salah satu tokoh senior Golkar Kaltara, Heru Rachmady, buka suara dan menegaskan pentingnya menjaga arah partai tetap bertumpu pada kearifan lokal sekaligus nilai universal.

Heru, yang dikenal sebagai kader tulen dengan rekam jejak panjang di Golkar, menyampaikan apresiasi terhadap Ketua DPD Partai Golkar Kaltara Syarwani yang dinilainya masih mampu merawat marwah partai di tengah dinamika politik yang berlangsung.

“Para pengurus telah bekerja keras menjaga kehormatan organisasi. Itu tidak sederhana,” ujarnya, Kamis, (06/11/25).

Heru menilai pertemuan Ketua Golkar Kaltara, Syarwani dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu menjadi penanda bahwa konsolidasi internal masih berjalan baik. Ia menyebut soliditas itu penting untuk menegaskan kembali posisi politik partai di Kaltara.

“Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa Golkar Kaltara tetap kokoh dan mendapat ruang strategis dalam struktur kepartaian ditangan bapak Syarwani,” kata Heru.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum yang memberi kepercayaan kepada jajaran pengurus dengan mengamanatkan penyelenggaraan Musda. Bagi Heru, mandat itu mengembalikan marwah organisasi sebagai ruang yang mengedepankan tradisi musyawarah.

Memasuki agenda politik internal, Heru menyerukan seluruh kader di berbagai tingkatan untuk tetap merawat persatuan dan tidak terjebak pada kepentingan sesaat. Ia menegaskan bahwa Golkar Kaltara mesti menjaga pijakan pada nilai lokal mulai budaya, sosial, hingga etika politik sekaligus terbuka pada prinsip universal yang memperkuat demokrasi.

“Saya berharap seluruh kader tetap satu barisan. Menjaga marwah partai tetap pada koridornya adalah kewajiban bersama,” tegasnya.

Musda Golkar Kaltara dijadwalkan berlangsung Desember mendatang, yang diperkirakan menjadi momentum konsolidasi dan penataan ulang struktur organisasi daerah. (*)

Tinggalkan Balasan