TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Persoalan infrastruktur masih menjadi perhatian warga Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kabupaten Bulungan. Selain mengusulkan pembangunan jembatan, masyarakat juga meminta pemerintah memperbaiki kondisi jalan dan melakukan pengerukan sungai di wilayah mereka.
Aspirasi tersebut disampaikan warga kepada Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H. Ahmad Jufri, saat menggelar Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027.
Dalam pertemuan itu, sejumlah warga menyampaikan kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Perbaikan jalan menjadi salah satu usulan yang disorot, mengingat infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan akses dan mobilitas masyarakat.
Warga juga meminta adanya pengerukan serta revitalisasi sungai. Usulan ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah agar kondisi lingkungan dan fungsi sungai di kawasan permukiman tetap terjaga.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ahmad Jufri mengatakan kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, aspirasi warga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan, terutama terkait kebutuhan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Infrastruktur yang baik bukan hanya soal pembangunan fisik. Lebih dari itu, berkaitan dengan kelancaran aktivitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan,” kata Ahmad Jufri.
Dia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme serta kewenangan DPRD Kaltara.
Ahmad Jufri juga mendorong agar usulan perbaikan jalan dan revitalisasi sungai dapat masuk dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah, termasuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dia berharap program pembangunan yang disusun pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lingkungan permukiman.
“Perencanaan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan begitu, program yang direalisasikan pemerintah dapat memberikan manfaat langsung dan menjawab persoalan yang dihadapi warga,” pungkasnya. (***)

