MALINAU, KaltaraAktual.com- Di beranda negeri yang kerap dielu-elukan sebagai “garda depan,” realitasnya justru pahit. Ketika masyarakat perbatasan masih menanti akses jalan yang layak, yang tersaji di lapangan hanyalah rangka baja berkarat, pondasi setengah jadi, dan proyek yang seperti ditinggalkan tanpa rasa bersalah.
Sorotan tajam datang dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Bulungan. Ketuanya, Dennis Yosafat, tak menahan kritik. Proyek jembatan Bailey di Apau Kayan disebutnya bukan sekadar mangkrak melainkan potret telanjang pemborosan uang negara.
“Puluhan miliar rupiah dari APBN telah digelontorkan sejak 2018. Namun hasilnya nihil. Material proyek kini berserakan, sebagian bahkan tertelan semak belukar. Di sisi lain, warga di Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu, hingga Data Dian kembali dipaksa hidup dalam isolasi yang seharusnya sudah lama diputus oleh pembangunan,” ujarnya, Kamis, (30/04/26).
“Ini bukan sekadar proyek gagal. Ini kegagalan menghadirkan keadilan pembangunan di wilayah yang selama ini hanya jadi jargon prioritas,” tambahnya.
GAMKI mendesak aparat penegak hukum tak sekadar menjadi penonton. Nama-nama lembaga disebut terang: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara diminta turun tangan bukan hanya memeriksa lokasi, tetapi mengusut siapa yang harus bertanggung jawab.
“Sebab pertanyaan masyarakat kian nyaring, ke mana larinya uang negara? Mengapa proyek strategis di wilayah perbatasan bisa terbengkalai bertahun-tahun tanpa kejelasan,” tanya dia.
Kondisi ini bahkan telah disorot Ingkong Ala. Ia menyebut proyek tersebut mubazir. Struktur jembatan yang semestinya menjadi penghubung justru terpelanting, terseret arus, dan kehilangan bentuk.
Ironisnya, hingga kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum memberikan penjelasan resmi. Diamnya penjelasan seolah berbanding lurus dengan panjangnya penderitaan masyarakat. “Jembatan seharusnya menghubungkan. Namun di Apau Kayan, ia justru menjadi simbol putusnya harapan,” imbuhnya.
Jika proyek ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, maka yang mangkrak bukan hanya pembangunan melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara. (**)
