TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, angkat bicara soal pemberitaan yang menyebut dirinya mengakui adanya anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Kaltara sebesar Rp185 miliar. Ia menegaskan, tidak pernah sekalipun menyebut angka tersebut dalam pernyataannya.
Menurut Djufrie, kabar yang beredar merupakan hasil salah tafsir terhadap pernyataannya terkait alokasi perjalanan dinas di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui detail teknis anggaran setiap OPD, melainkan hanya sebatas pembahasan dan fungsi pengawasan.
“Itu bukan tupoksi DPRD. Tak mungkin kami urus rumah tangganya OPD. Kalau soal perjalanan dinas DPR bisa saya jawab, tapi kalau urusan OPD, ya bukan ranah kami,” ujar Djufrie, Jumat, (10/10/25).
Ia menambahkan, memang benar setiap OPD memiliki alokasi anggaran perjalanan dinas sesuai kebutuhan masing-masing. Namun dirinya tidak pernah mengonfirmasi atau menyebut angka Rp185 miliar sebagaimana ramai diberitakan.
“Pemberitaan sebelumnya salah mengartikan apa yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menyebut angka Rp185 miliar. Siapa yang kumpulkan angka itu, saya juga tidak tahu. Itu salah tangkap,” tegasnya.
Djufrie menjelaskan, pernyataannya sebelumnya hanya bersifat umum — bahwa dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memang terdapat pos perjalanan dinas bagi setiap OPD. Namun besarannya ditentukan oleh pemerintah provinsi melalui mekanisme resmi, bukan oleh DPRD.
“Saya hanya menjelaskan bahwa OPD punya anggaran perjalanan dinas masing-masing, tapi jumlah sebesar itu saya tidak tahu dari mana asalnya,” katanya.
Ia juga memastikan DPRD tidak pernah menetapkan atau mengetuk palu atas nominal Rp185 miliar sebagaimana yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya.
“Kalau perjalanan dinas itu memang ada di OPD, tapi jumlahnya disesuaikan kebutuhan masing-masing. Tidak pernah ada angka Rp185 miliar itu,” pungkasnya. (sn/*red)
