NUNUKAN, Kaltaraaktual.com – Warga Sebatik yang menerima bantuan dana bantuan kelompok tani yang bersumber dari Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9 miliar tidak disalurkan ke warga yang berhak menerima.
Salah satu perwakilan warga yakni Samsatir (60) menerangkan bahwa program ini peruntukkan bagi masyarakat agar dapat membantu memulihkan kembali perekonomian melalui kelapa sawit, dan anggaran perhektarnya dikenakan 25 juta dan masing-masing warga mengajukan 2 hektar dan mendapatkan bantuan 50 juta untuk 2 hektar lahannya, awalnya dana yang cair telah masuk ke rekening warga yang menerima bantuan.
“Setelah dana cair Ketua Gapoktan atas nama Latif membuat surat kuasa dan menyuruh masyarakat untuk menandatangani surat tersebut sebagai tanda bahwa yang mengelola dana tersebut adalah dia (Latif) akan tetapi itu tidak sesuai dengan pembicaraan di awal bahwa yang mengelola dana tersebut adalah warga,” kata Samsatir (29/06).
Namun masalah muncul ketika pengerjaan lahan warga itu dilakukan secara asal-asalan, masyarakat pun tidak tinggal diam akibatnya terjadi protes dari warga dikarenakan kebun milik warga rusak disebakan pengerjaan secara asal-asalan.
“Warga merasa ada yang aneh karna dana yang seharusnya mereka yang kelola tak kunjung didapatkan justru dirugikan,” tambah Samsatir.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, terkait kebenaran penyelewengan dana tersebut, Latif selaku ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mengatakan bahwa bantuan yang diterima bukan 9 miliar totalnya tapi ketika ditanya ada berapa jumlah ia tidak dapat menjawab justru terdengar bertele-tele bahkan ia pun tertawa ketika disampaikan bahwa ia membawa kabur dana bantuan untuk warga.
Ketika dipastikan lagi total anggaran bantuan untuk warga ia pun mengatakan 9 miliar setelah diawal mengatakan tidak sampai 9 milyar.
“Memang anggarannya 9 milyar dan program nya itu sementara berjalan mulai dari penebangan dan pembibitan, kelompok tani saya mendapatkan 5 milyar dari bantuan dana itu, bantuan dana sebenarnya juga bukan dari provinsi tapi dari organisasi kelapa sawit Indonesia yang bekerjasama dengan departemen keuangan,” kata Latif.
Protes pun semakin memanas karna warga merasa ditipu, pemicunya adalah ketidak sesuaian perjanjian diawal yaitu warga akan diberikan bibit kemudian di berikan juga dana untuk memelihara bibit namun kenyataannya berbeda, justru warga merasa dirugikan. (ren)
