TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih aktif mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting agar program prioritas tetap berjalan meski kemampuan fiskal daerah terbatas.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto menegaskan, OPD tidak boleh hanya bergantung pada alokasi APBD. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mulai membangun komunikasi dengan kementerian maupun lembaga di pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan anggaran.
“APBD kita terbatas, tapi ruang gerak kita tidak harus terbatas. Kita harus bisa berinovasi dan berkreasi,” kata Denny.
Ia menjelaskan, banyak program pembangunan membutuhkan anggaran besar sehingga tidak realistis jika seluruhnya dibiayai APBD. Untuk itu OPD diminta menyesuaikan usulan program dengan prioritas pemerintah pusat agar peluang memperoleh pendanaan semakin besar.
Denny menilai strategi tersebut menjadi salah satu cara memperluas sumber pembiayaan pembangunan tanpa membebani kas daerah.
“Pembiayaan tidak perlu semua pakai APBD. Kita bisa jalan. Yang penting semuanya kembali ke Kaltara,” ujarnya.
Menurut Denny, upaya jemput anggaran dari pusat semakin penting menjelang penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, OPD dituntut lebih cermat menentukan prioritas program sekaligus sumber pendanaannya.
Selain itu, ia mengingatkan setiap usulan program harus memiliki target yang terukur dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan, katanya, tidak lagi hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan warga. “Yang penting bagaimana kita bisa bergerak dan pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya. (ic/red)
