NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Lanjutan rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun 2024, pandangan fraksi-fraksi DPRD Nunukan terhadap Raperda Perubahan APBD Nunukan Tahun Anggaran 2024, Jumat, (02/08/24).
Anggota DPRD Nunukan Siti Raudiah Arsyad, menyampaikan Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) mengatakan, DPRD Kabupaten Nunukan sangat menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan selaku eksekutor sudah cukup berupaya maksimal dalam mengatur dan mengelola APBD tersebut.
“Namun DPRD Kabupaten Nunukan sebagai bagian dari pemerintahan daerah ini, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan saran, rekomendasi dan/atau sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraannya.
Pemerintahan merupakan kegiatan yang menjadi kunci utama berhasilnya penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan di suatu daerah,” ujar Siti Raudiah.
Berbicara permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ini tentu tidak lepas dari bagaimana kondisi internal di dalam struktur pemerintahan itu sendiri. Terkait perubahan anggaran tahun 2024 ini, fraksi kami berproyeksi pada substansi dasarnya yaitu penyesuaian dana transfer serta penyesuaian kebutuhan lainnya yang bersifat wajib, mengikat dan mendesak. Sehingga terjadinya penyesuaian belanja pada OPD terkait dan target pembangunan di tahun 2024 bisa terealisasi.
“Selain itu, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja yang menjadi prioritas daerah dengan pertimbangan waktu efektif yang sangat singkat yaitu kurang lebih tiga (3) bulan saja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah,” sebutnya.
Fraksi GKP mendukung pemerintah daerah mengedepankan skala prioritas pada setiap Program Kerja pada sektor krusial yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor Kesehatan dan sektor Pendidikan serta Pelayanan Publik. Serta persiapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang.
“Fraksi Gerakan Karya Pembangunan berharap agar proses pembahasan R-APBD Perubahan tahun 2024 ini benar-benar dimaksimalkan agar menghasilkan APBD yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sehingga mampu memenuhi Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Nunukan,” imbuhnya.
Sedangkan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) melalui anggota DPRD Nunukan Hendrawan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.
“Berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu dengan melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan serta dukungan dari semua pihak yang terkait,” katanya.
Hendrawan menjelaskan, esensi dari perubahan adalah penyesuaian yang harus dilakukan untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu dalam pelaksanaan APBD. Dari hasil evaluasi dapat diketahui tingkat capaian target baik target pendapatan maupun target pengeluaran ( serapan anggaran ) sehingga dapat dilakukan penyesuaian anggaran untuk beberapa bulan kedepan hingga berakhirnya tahun anggaran berjalan.
“Fraksi PPN mengapresiasi rencana kenaikan Pendapatan daerah. Sesuai dengan prinsip dasar pendapatan, yaitu pemerintah daerah harus berupaya untuk menggali sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul secara maksimal. Semangat menggali pendapatan daerah jangan sampai membebani perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Dari sektor pendidikan, Hendrawan mengatakan, Pemerintah Daerah harus dapat membuka, membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha masyarakat secara maksimal. Peningkatan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalisme guru serta sarana dan prasarana yang memadai.
“Sehingga dibutuhkan dana dan perhatian khusus agar setiap guru mampu memberikan upaya terbaik untuk anak didiknya, untuk itu fraksi PPN mengharapkan kepada pemerintah daerah agar menganggarkan untuk penambahan pembangunan RKB SD Negeri 013 Sembakung yang saat ini masih kekurangan ruang kelas,” katanya.
Fraksi PPN juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar menganggarkan perencanaan untuk peningkatan jalan menuju desa Pagar dan desa Labuk, sehingga dalam program pembangunan di tahun anggaran 2025 dapat dilaksanakan pembangunannya.
Fraksi PPN mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat menganggarkan dan mendorong jalannya program hilirisasi sektor manufaktur yang berbasis sumber daya alam, khususnya di wilayah 4 Kabudaya, salah satunya pabrik Tepung Tapioka, sehingga potensi alam seperti ubi kayu dapat diolah menjadi tepung tapioka dan dapat pula memberi efek yang luas bagi perekonomian masyarakat, di antaranya melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Adanya perubahan dan perkembangan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. bertujuan untuk menyesuaikan perubahan kepentingan dan kondisi masyarakat yang perlu untuk segera ditampung. Penyusunan perubahan APBD Tahun 2024 harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah daerah Tahun 2024. Hal ini tentunya dilakukan untuk mewujudkan pelayanan efektif yang sesuai dengan harapan masyarakat,” tambahnya.
Pandangan fraksi PKS terkait Raperda Perubahan APBD Nunukan tahun anggaran 2024, dibacakan oleh anggota DPRD Nunukan, Inah Anggraini, meminta Pemkab Nunukan memastikan Alokasi dana tambahan bersumber dari pemerintah Provinsi untuk menyuluh pertanian dan perikanan dimaksimalkan dengan baik, beberapa kelompok tani dan Perikanan khususnya dipulau sebatik.
“Ada yang mengeluhkan terkait peran penyuluh pertanian dan perikanan didaerahnya. Beberapa keluhan tersebut sudah dialami beberapa tahun terakhir,” kata Ina.
Sektor kesehatan, PKS meminta problem yang terjadi dirumah sakit Daerah nunukan, melalui Dinas kesehatan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Semoga dengan adanya penambahan anggaran dari provinsi bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan obat-obatan. Kami juga meminta kepada tim dewan pengawas RSUD Nunukan agar betul-betul memvalidasi setiap tagihan hutang dan sudah masuk dalam list temuan bpk. Agar kita menghindari pembayaran hutang pekerjaan yang diduga fiktif,” ujarnya.
“Kami menyarankan agar Pj direktur RSUD Nunukan meroling semua kasir dan staf bendahara yang ada di RSUD Nunukan,” tambahnya.
Sektor perdagangan den ekonomi, PKS meminta percepatan terkait dengan kegiatan Rehabilitasi atap pasar yamaker yang sampai saat ini belum dilaksanakan sementara anggarannya sudah ada sekitar 500 juta.
“Masyarakat mengeluh dikarenakan atap pasar tersebut sudah banyak yang bocor.Perencanaan kegiatan fisik diatas 1 milyar dan Perencanaan yang telah masuk dalam usulan DAK, agar di masukkan ke dalam APBD perubahan tahun anggaran 2024. Tong gas yang semakin panjang antriannya diharapkan. Dinas teknis melakukan pembenahan dilapangan untuk mencari solusi terbaiknya. Mengingat kan kepada setiap skpd agar tetap profesional dalam bekerja,” ucapnya (**)
