Pemkab Bulungan Komitmen Bebas dari Praktek yang merugikan Negara

oleh
oleh

JAKARTA, Kaltaraaktual.com- Bupati Bulungan, Syarwani mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (16/7) pagi. Rakor yang melibatkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini bertujuan memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Juga  Bersama Penegak Hukum Wujudkan Kampung Bersinar di Tarakan.

Forum dibuka Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI,  Agung Yudha Wibowo. Bupati Syarwani dalam paparannya menyampaikan pentingnya peran kolaboratif antara eksekutif dan legislatif di daerah dalam mendukung sistem pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

“Sinergi dan kolaborasi Pemkab bersama DPRD bertujuan agar program-program pembangunan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan terbebas dari praktik yang merugikan negara,” katanya.

Baca Juga  Bupati Malinau: Perlu Sinergi Seluruh Elemen untuk Majukan Perbatasan

Bupati  Syarwani juga mengapresiasi kehadiran KPK sebagai mitra strategis daerah dalam membimbing dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum.

“Fungsi supervisi dan penjagaan dari KPK sangat penting agar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah bisa berjalan secara optimal,” ujarnya.

Rakor turut diisi penandatanganan komitmen antikorupsi oleh kepala daerah dan ketua DPRD se-Kaltara, sebagai bentuk keseriusan bersama dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (prokompim)

Baca Juga  Insan Pers Jantung Pemberi Informasi Publik yang Akurat

Tinggalkan Balasan