Pemkab Malinau Perkuat Pencegahan Korupsi, KPK Dampingi Evaluasi MCP 2025

oleh
oleh

MALINAU, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi serta Akselerasi Capaian Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 di Ruang Rapat Intulun, Lantai 2 Kantor Bupati Malinau, Kamis (27/11/25) pagi. Agenda ini menjadi upaya lanjutan memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan pencegahan korupsi berjalan efektif di daerah berbasiskan wilayah hutan ini.

Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, membuka rapat dengan mengapresiasi kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut kunjungan itu sebagai bagian penting untuk mendorong peningkatan indikator MCP, salah satu instrumen utama KPK dalam mengukur efektivitas pencegahan korupsi di daerah.

“Penguatan dari KPK sangat penting untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan aman, transparan, dan berintegritas. Semua ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wempi.

Baca Juga  Beri Arahan ke Pejabat Eselon II dan III, Bupati Syarwani Tekankan Kedaulatan Pangan

Dalam paparannya, Wempi menyinggung karakteristik geografis Malinau yang menjadi salah satu hambatan besar dalam pembangunan. Dengan wilayah yang sangat luas dan sebagian besar masuk dalam kawasan hutan konservasi, banyak proyek infrastruktur disebut tidak dapat dilanjutkan karena terkendala status kawasan.

“Kondisi ini menyebabkan akses terbatas dan menghambat berjalannya program strategis. Perlu sinergi lintas sektor untuk mencari solusi yang mungkin,” ucapnya.

Baca Juga  Bupati Nunukan Resmi Buka Open Turnamen Bola Voli Lembuswana Cup

Bupati Wempi menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada koordinasi dengan KPK, tetapi juga pada komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta peningkatan keterbukaan data, pengendalian internal, serta mitigasi konflik kepentingan di setiap lini birokrasi.

“Melalui rapat ini, kita harapkan muncul saran, solusi, serta penguatan sinergi antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD untuk mewujudkan Bumi Intimung yang bersih, berintegritas, dan bebas korupsi,” kata Wempi.

Baca Juga  Kabidpropam Polda Kaltara Tegaskan Komitmen Disiplin di Polres Tana Tidung

Rapat berlangsung dengan sejumlah evaluasi teknis dan rekomendasi perbaikan MCP, yang selama ini menjadi barometer reformasi tata kelola pemerintahan daerah. (jms/prokompim/*red)

Tinggalkan Balasan