Rapat Koordinasi Monev Digelar, Sekda: Capaian Bukan Garis Akhir, tapi Pijakan Awal
TANA TIDUNG, Kaltaraaktual.com- Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Melalui Inspektorat Daerah, Pemkab menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pencegahan Korupsi bersama Satgas IV.2 Koorsup Wilayah IV KPK RI, Rabu siang, (26/11/25)
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati itu menjadi forum penting untuk menguatkan sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mendorong peningkatan kualitas pengendalian korupsi, mulai dari perbaikan tata kelola, akuntabilitas, hingga integritas aparat pemerintahan.
Sekretaris Daerah Tana Tidung, Hersonsyah, dalam sambutannya menekankan bahwa capaian pengukuran Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) pada 2024 menunjukkan tren positif. Namun, ia mengingatkan, capaian tersebut bukanlah garis finis.
“Capaian kita selaras antara SPI dan MCP dengan peningkatan setiap tahun. Tetapi ini bukan garis akhir, melainkan pijakan awal untuk melompat lebih jauh,” ujar Hersonsyah.
Ia menegaskan memasuki 2025, Pemkab Tana Tidung menargetkan hasil MCP yang lebih optimal di seluruh area intervensi. Upaya itu ditempuh lewat penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta harmonisasi program lintas perangkat daerah dengan pendekatan manajemen risiko.
“Perubahan besar lahir dari langkah kecil yang konsisten dan dilakukan bersama. Kita harus terus menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, transparan, dan profesional,” kata dia.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, para kepala organisasi perangkat daerah, serta jajaran Inspektorat. Kehadiran lintas pemangku kepentingan tersebut menjadi penegas bahwa pencegahan korupsi bukan hanya agenda teknis, tetapi komitmen kolektif seluruh elemen pemerintahan daerah. (**)
