TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Utara (Kaltara) menilai percepatan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Ibu Kota Tanjung Selor (Ibu Kota Kaltara) merupakan sebuah keharusan yang wajib dipenuhi pemerintah pusat, dan selama ini status Provinsi Kaltara belum memiliki Ibu Kota Definitif.
“Jadi memang Pemuda Pancasila dari awal sebenarnya menginginkan bahwa di wilayah Kaltara ini terjadi pemekaran DOB. Artinya ada beberapa calon daerah otonomi baru yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama,” ucap Yusuf Ramlan, Ketua MPW Pemuda Pancasila Kaltara, Sabtu, (23/11/24).
Yusuf Ramlan menyampaikan, untuk Kaltara ada lima usulan DOB yang diperjuangkan yakni Ibu Kota Tanjung Selor di Kabupaten Nulung. Usulan DOB Kota Sebatik, Kabudaya, DOB Kabupaten Krayan di Kabupaten Nunukan. Dan Kabupaten Apau Kayan di Kabupaten Malinau.
“Amanat peserta (ampres) waktu itu sudah jadi, tinggal terkendala kemarin dengan moratorium. Nah salah satu diantaranya adalah Tanjung Selor. sampai sejauh ini, Kalimantan Utara. Sampai sekarang Tanjung Selor wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan sehingga harus kita sejajarkan dengan ibu kota provinsi yang lain. Jadi wajib Tanjung Selor menjadi ibu kota seperti provinsi lainnya. Tanjung Selor ini harga mati kita perjuangkan menjadi kota,” imbuh mantan anggota DPRD Kaltara ini.
Yusuf Ramlan mencontohkan, lembaga vertikal penegak hukum itu sudah memiliki lembaga sendiri, seperti kehadiran Polresta Bulungan namun pemerintahan daerah belum memiliki pemerintahan ibu kota sendiri, sehingga perlu Kolaborasi dan dukungan aktif dari berbagai pihak.
“Kita perjuangkan menjadi pemerintah. Apapun kendala yang kita hadapi sekarang ini tetap kita harus berjuang,” ucapnya.
Termasuk dukungan aktif dari Gubernur Kaltara saat ini, Dr. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum untuk bersama memperjuangkan percepatan pemekaran DOB di Kaltara.
“Tapi kita harus merasa optimis mengingat gubernur kita sekarang ini berada pada satu jalur perjuangan dengan pemerintah pusat sekarang ini. Pak Prabowo, beliau satu partai (Gerinda) dengan gubernur kita. Artinya ada link politik yang bisa dibangun dalam rangka untuk membuka keran moratorium itu. Paling tidak ada pengecualian,” bebernya.
Dirinya menegaskan jangan sampai ada istilah anak tiri, secara letak geografis Kaltara termasuk daerah yang menyangkut dengan pertahanan dan keamanan negara, berbatasan langsung dengan beberapa negara lain, belum lagi soal Kaltara yang dominan dikenal sebagai pintu masuk Narkotika, pekerja migran ilegal dan lain-lainnya.
“Kedua karena dianggap bahwa Kalimantan Utara ini adalah daerah luar atau daerah perbatasan. Sama halnya kemarin walaupun moratorium terjadi ternyata Papua bisa dibangunkan. Yang membentuk tiga provinsi baru, empat provinsi baru. Nah hal ini yang akan kita lakukan supaya Kaltara bisa dibukakan keran untuk dimekarkan cepat karena kebutuhan mendesak, perlu ada percepatan pelayanan publik di daerah. Kaltara ini berbeda geografis dengan daerah lainnya, belum lagi banyaknya masalah terjadi selama ini. Sejatinya DOB adalah akselerasi pembangunan dalam segala hal,” tegas Yusuf Ramlan.
“Kalau perlu kita demo sama-sama di Jakarta, supaya kita diperhatikan sehingga ada perhatian dari pemerintah pusat untuk memberikan dispensasi dalam rangka pembekaran di daerah wilayah pembatasan ini,” tukasnya. (**)
