NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari daerah pemilihan Nunukan, H. Ladullah, turut angkat bicara menyikapi polemik larangan aktivitas bongkar muat tersebut. Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi aturan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat kecil.
“Supir truk ini bukan pemilik modal besar. Mereka pekerja harian yang menggantungkan hidup dari upah angkut. Kalau aktivitas dihentikan total tanpa solusi, yang paling terdampak adalah masyarakat kecil. Kita harus berpihak pada mereka,” tegas Ladullah, Kamis malam, (12/02/26).
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa aktivitas kepelabuhanan tetap harus berjalan sesuai regulasi demi keselamatan dan kepastian hukum. Menurutnya, pemerintah daerah bersama instansi vertikal perlu segera duduk bersama mencarikan solusi konkret.
“Aturan tetap harus ditegakkan. Tapi jangan sampai penegakan aturan mematikan ekonomi rakyat. Harus ada jalan tengah. Misalnya skema transisi, pengawasan sementara, atau percepatan izin Tersus agar aktivitas bongkar muat tetap berjalan namun tidak melanggar hukum,” ujarnya.
“Kemudian soal panjangnya regulasi pemerintah yang berbelit-belit sehingga para pengusaha yang sedang pengurusan tersus mengalami keterlambatan, ini harusnya pemerintah mampu mendorong pelaku usaha agar cepat terselesaikan ketika ada yang kurang,” tambahnya.
H. Ladullah juga mendesak agar koordinasi antara Pemda Nunukan, KSOP/KUPP, serta Kementerian Perhubungan dipercepat, sehingga tidak terjadi kebuntuan berkepanjangan yang berdampak pada distribusi sembako dan kebutuhan pokok masyarakat Pulau Sebatik.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai masyarakat Sebatik atau sebaliknya di Pulau Nunukan kekurangan stok barang hanya karena kita lambat mengambil keputusan. Negara harus hadir, bukan hanya melarang, tapi juga memberi solusi,” pungkasnya.(**)
