NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Mansur, menyatakan siap memperjuangkan kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan tersebut saat menggelar reses Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di Jalan Teuku Umar, Gang H. Sumang, RT 13 dan RT 30, Kelurahan Nunukan Timur, Senin (16/02/26).
Dalam dialog bersama warga, Mansur menegaskan evaluasi terhadap TPP ASN menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi daerah.
“TPP ASN akan kita perjuangkan. Akan saya bahas di Badan Anggaran agar kesejahteraan pegawai meningkat dan kinerja pemerintahan lebih baik,” ujar Mansur.
Menurut dia, peningkatan kesejahteraan ASN berkorelasi dengan kualitas pelayanan publik. DPRD sebagai representasi rakyat, kata dia, memiliki kewajiban mengawal kebijakan anggaran agar berdampak luas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, seluruh masukan yang dihimpun dalam forum reses akan disampaikan melalui pandangan umum fraksi dan masuk dalam pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
Tak hanya soal tunjangan ASN, warga juga menyoroti persoalan infrastruktur. Akses jalan di Binusan, khususnya dari RT 9 menuju Kantor Desa Binusan, dinilai perlu peningkatan badan jalan. Saat ini, kondisi jalan disebut sulit dilalui sehingga warga harus memutar lewat Lancang.
Warga mengusulkan agar peningkatan badan jalan segera direalisasikan guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial.
Ketua RT 30 Nunukan Barat turut menyampaikan keluhan terkait hasil Musrenbang yang dinilai belum sepenuhnya terakomodasi. Sejumlah program yang telah diusulkan, seperti pembukaan akses jalan, disebut belum terealisasi pada tahun ini meski telah diajukan sebelumnya.
Ia juga menyoroti kondisi gapura SMP 1 serta pepohonan di pinggir jalan yang menyentuh kabel listrik di depan rumah warga.“Surat sudah kami sampaikan, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Thalib, warga Sungai Fatimah yang berprofesi sebagai pembudidaya rumput laut, mempertanyakan minimnya bantuan bagi kelompok pembudidaya. Ia juga menyinggung kondisi lulusan Politeknik Nunukan yang dinilai kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Pemerintah daerah jangan hanya memikirkan diri sendiri. Pikirkan juga masyarakat kecil. Kami capek mengusulkan kalau tidak pernah ditanggapi,” kata Thalib.
Di RT 09 Sungai Bolong, warga meminta perhatian pemerintah daerah untuk menambah bak sampah. Mereka mengeluhkan kondisi lingkungan permukiman yang kerap dipenuhi sampah berserakan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Mansur menegaskan reses bukan sekadar agenda seremonial atau ajang silaturahmi, melainkan wadah resmi penyerapan aspirasi masyarakat.
“Reses jangan dianggap remeh. Semua masukan masyarakat kami sampaikan dalam rapat-rapat DPRD melalui fraksi. Aspirasi masyarakat tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Mansur juga memaparkan sejumlah capaian yang telah dikawal Komisi I DPRD Nunukan, di antaranya program Sister School, penambahan lampu penerangan jalan, serta penguatan alokasi APBD yang disebut bertambah hingga Rp1,7 miliar pada sektor tertentu.
Sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem Nunukan, ia mengajak masyarakat aktif menyampaikan kritik dan masukan kepada para wakil rakyat.
“Silakan sampaikan aspirasi, kritik, dan masukan. Kami tidak akan tahu kebutuhan masyarakat kalau tidak ada penyampaian terkait apa yang dibutuhkan,” ujarnya.
Ia pun meminta peran aktif para ketua RT dalam menyerap dan menyampaikan kebutuhan warga di wilayah masing-masing. Mansur menegaskan DPRD hadir sebagai perwakilan masyarakat dan akan terus mengawal aspirasi warga Nunukan agar masuk dalam kebijakan pembangunan daerah. (tfk/dprdnnk/red)
