SAMARINDA, KaltaraAktual.com- Romy Wijayanto resmi terpilih sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara (Kalimantan Timur – Kalimantan Utara) untuk periode 2026-2030. Ia menggantikan Muhammad Yamin setelah ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada Kamis, (23/04/26).
Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil kesepakatan 16 pemegang saham Bankaltimtara. Dalam proses itu, Romy unggul dari kandidat lainnya, termasuk mantan Direktur Bank Sulselbar, Amri Mauraga.
Terpilihnya Romy tak lepas dari rekam jejaknya saat menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank DKI. Berdasarkan penilaian otoritas perbankan, ia meraih skor tertinggi dibandingkan kandidat lain.
Gubernur Rudy Mas’ud menyebut penilaian dilakukan secara objektif oleh sejumlah lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN), serta lembaga terkait lainnya.
“Pertimbangannya pertama berdasarkan penilaian dari OJK, skornya adalah yang tertinggi dari semua yang ada,” kata Rudy mengutip Kaltim Today.
Gubernur Kaltim tersebut menjelaskan, hasil penilaian dari berbagai lembaga tersebut menunjukkan keselarasan, sehingga seluruh pemegang saham sepakat memilih Romy sebagai direktur utama.
Menurut Rudy, aspek kompetensi menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan. Selain itu, energi dan kapasitas kepemimpinan juga menjadi pertimbangan penting.“Karena kita mengukur kinerja itu adalah kompetensi kita kalikan dengan energinya,” ujarnya.
Rudy berharap, di bawah kepemimpinan Romy, Bankaltimtara mampu bersaing dengan bank-bank besar nasional, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Ia juga menargetkan Bankaltimtara dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kaltim dan Kaltara.
“Semoga Bankaltimtara ini tidak hanya untuk masyarakat Kaltim dan Kaltara, tetapi bisa berkompetisi dengan bank-bank Himbara ataupun bank nasional lainnya,” tegasnya.
RUPS Luar Biasa tersebut berlangsung secara aklamasi. Seluruh pemegang saham sepakat mengikuti rekomendasi berbasis kajian data dari otoritas perbankan.
“Tadi kita aklamasi semuanya sepakat karena berdasarkan yang disampaikan adalah kajian data dari OJK,” tutup Rudy. (**)
