TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, tak ingin Badan Penghubung (Banhub) sekadar menjadi kantor administratif. Dalam lanjutan safari perangkat daerahnya, Kamis, (29/01/26), Denny menyambangi Banhub Kaltara di Kota Tarakan untuk memastikan lembaga ini berfungsi optimal sebagai simpul layanan publik sekaligus pengungkit pendapatan daerah.
Kunjungan itu dimanfaatkan Denny untuk meninjau langsung kinerja pegawai, kondisi sarana prasarana, serta tata kelola pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut silaturahmi ini sekaligus menjadi forum konsolidasi internal agar Banhub mampu menjawab tuntutan pelayanan yang semakin dinamis.
Salah satu sorotan utama Denny adalah pengelolaan Gedung Convention Hall milik Banhub Kaltara. Menurutnya, fasilitas tersebut menyimpan potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara profesional dan dipromosikan secara masif.
“Selain silaturahmi, kami ingin melihat langsung bagaimana pelayanan Banhub kepada masyarakat. Convention Hall ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD Kaltara jika dimaksimalkan,” ujar Denny.
Dalam dialog bersama pegawai, Denny membahas berbagai isu, mulai dari pelayanan publik, kepegawaian, hingga kelayakan fasilitas pendukung. Ia juga menekankan pentingnya etos kerja profesional dan rasa tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.
Denny menilai kinerja Banhub Kaltara sejauh ini berjalan baik. Namun, ia mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga, menurutnya, harus terus ditingkatkan, terutama dalam memperluas pemanfaatan Convention Hall.
Ia mendorong agar fasilitas tersebut lebih gencar disosialisasikan kepada masyarakat, lembaga, instansi pemerintah, akademisi, hingga pemerintah daerah, agar keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya.
“Fasilitas ini harus semakin dikenal dan dimanfaatkan. Banhub tidak hanya soal penghubung administratif, tetapi juga pelayanan dan kontribusi nyata bagi daerah,” kata Denny.
Kunjungan tersebut menegaskan peran Sekprov sebagai motor penggerak konsolidasi birokrasi, sekaligus penjaga agar setiap aset daerah bekerja maksimal untuk pelayanan publik dan peningkatan pendapatan. (dkisp/red)
