Sekprov Kaltara Dorong Pemanfaatan Dashboard Eksekutif untuk Pengawasan Pembangunan Daerah

oleh
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan pentingnya pemanfaatan Dashboard Eksekutif sebagai alat kendali dalam memantau program, anggaran dan kualitas layanan publik secara real time.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat “Paparan Awal Dashboard Eksekutif” yang digelar di Ruang Sekda Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (03/03/26).

Sekprov Denny menyampaikan, sesuai arahan Gubernur Kaltara, birokrasi harus bergerak lebih lincah dan cerdas, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik.

Baca Juga  Wagub Kaltara Hadiri Sarasehan Kebangsaan di MPR RI

“Dashboard ini bukan sekadar tampilan grafik. Ini adalah alat kendali pimpinan untuk melihat capaian program, anggaran, dan layanan dasar secara langsung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Dashboard Eksekutif akan menampilkan data makro dan mikro secara lengkap. Data makro mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, neraca perdagangan, realisasi APBD, serta nilai investasi.

Sementara data mikro meliputi kesejahteraan sosial, perkembangan pembangunan, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia hingga pelayanan publik.

Baca Juga  Kaltara Tinggalkan Status Desa Sangat Tertinggal

Mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur, Denny menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan dashboard ini karena dinilai mampu mendorong kemajuan birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berbasis data.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi Pemprov Kaltara bersama Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dalam mendukung percepatan transformasi digital daerah.

Baca Juga  Kejuaraan Renang 2025, Wadah Pembinaan Atlet Renang Asal Kaltara

Denny menginstruksikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., untuk segera menggelar rapat internal bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan pemenuhan dan kualitas data.

“Semua OPD sebagai produsen data harus bekerja sama dengan baik agar data yang disajikan akurat dan berkualitas,” pungkasnya. (dkisp)

 

Tinggalkan Balasan