NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan menggelar acara Siaga Pengawasan Pemilu, Setahun Menuju Pemilu 14 Februari Tahun 2024 sekaligus Launching 21 Posko Kawal Hak Pilih, pada Selasa (14/02/23) di Cafe Sayn, Nunukan.
Ketua Bawaslu Nunukan M Yusran menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Nunukan dengan melibatkan semua pihak tanpa terkecuali.
“Tahun ini kita harapkan semua kesiapan sudah matang, kami sudah menyiapkan perangkat pengawas sampai ke tingkat desa dalam rangka melakukan pengawasan pemilu 2024,” ucap Yusran.
“Karena keberadaan Bawaslu banyak bersentuhan dengan masyarakat, stakeholder daerah dan vertikal, tidak saja dalam tugas pengawasan dan pencegahan, tapi juga dalam proses penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu, untuk itu kuncinya adalah masyarakat,” tambah Yusran.
Disinggung soal penanganan pelanggaran dan pengawasan pemilu, Yusran mengatakan sudah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). “Bawaslu bersama teman-teman penyidik kepolisian dan penuntut umum melakukan pengawasan dan potensi pelanggaran pemilu. Artinya Ketika ada dugaan perbuatan pidana pemilu, perangkat hukumnya sudah siap untuk tindaklanjuti,” sebut ketua Bawaslu Nunukan ini.
Kemudian usai launching secara simbolis posko Kawal Hak Pilih untuk 21 kecamatan, Yusran menyampaikan agar masyarakat harus aktif melaporkan berbagai persoalan terkait tahapan-tahapan pemilu 2024.
“Sehingga potensi kecurangan pemilu di Nunukan bisa diminimalisir dan kehadiran posko hak pilih juga untuk menerima laporan aduan dari masyarakat, yang belum terdata sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024 bisa melaporkan ke masing-masing posko aduan,” katanya.
Yusran juga menegaskan, Bawaslu Nunukan berkolaborasi dengan berbagai kalangan dalam menegakkan aturan pemilu agar kepercayaan publik bisa terpenuhi, mulai dari akademisi, ormas, organisasi agama, paguyuban, organisasi pemuda, organisasi profesi dan insan pers dalam melakukan pengawasan Pemilu.
“Bagaimana pemilu bisa berjalan dengan lancar dan damai, berkualitas dan berkeadilan, kita juga perlu mendukung pengawasan pemilu partisipatif ini menjadi sangat penting. Tujuannya tak lain untuk meminimalisir potensi potensi terjadinya kecurangan dan pelanggaran. Apa yang menjadi hak penyelenggara dan peserta pemilu dapat terlindungi,” tegasnya.
(ka)
