MALINAU, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan komitmennya menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara, Senin (03/11/25), di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau.
Bupati Wempi menekankan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia menyebut, kerja sama tersebut menjadi langkah konkret untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kinerja birokrasi Pemkab Malinau.
“Penandatanganan ini penting dilakukan untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih transparan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan,” ujar Wempi.
Menurutnya, kolaborasi dengan BPKP Kaltara telah lama dirancang dengan berlandaskan tujuh poin penting yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
“Kalau perencanaannya dilakukan dengan baik dan benar sejak awal, maka proses lainnya akan berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Selain memperkuat sistem keuangan daerah, nota kesepakatan ini juga menjadi dasar penguatan hubungan kerja antara Inspektorat Kabupaten Malinau dan BPKP Kaltara. Salah satu tujuannya adalah membuka ruang konsultasi dan pendampingan teknis di bidang pengawasan dan regulasi.
“Pemkab Malinau tentu membutuhkan tenaga teknis dan konsultasi dari BPKP yang memiliki sumber daya manusia lebih berpengalaman,” jelas Wempi.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan transparansi di lingkungan Pemkab Malinau.
“Kerja sama ini harus dijaga dengan baik. Ke depan, mungkin ada hal-hal khusus yang bisa kami minta bantuan kepada BPKP Kaltara, terutama yang berkaitan dengan tata kelola internal pemerintah daerah,” pungkasnya.
Langkah ini menandai komitmen Pemkab Malinau untuk terus berbenah dan membangun birokrasi yang efektif, bersih, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. (red)
