Kaltara aktual. Com, TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Vamelia Ibrahim, menaruh perhatian serius terhadap pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Benuanta.
Ia mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara agar segera memasukkan “menu” literasi ke dalam Kamus Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Langkah ini diambil menyusul seringnya usulan masyarakat terkait sarana literasi yang terkendala teknis administrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Kendala Administrasi dalam Usulan Dewan
Selama ini, Vamelia mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penguatan budaya baca sering kali sulit direalisasikan melalui jalur Pokir. Hal ini disebabkan tidak adanya nomenklatur atau pilihan menu yang spesifik mengenai literasi dalam sistem yang dikelola Bappeda.
”Kami ingin literasi bukan sekadar jargon. Saat turun ke lapangan, banyak masyarakat meminta bantuan buku atau fasilitas pojok baca, namun saat mau diinput ke sistem, pilihannya sering tidak tersedia atau tidak sinkron,” ujar Vamelia.
Literasi sebagai Pilar Pembangunan SDM
Menurut politisi perempuan ini, indeks literasi yang tinggi merupakan fondasi bagi kemajuan daerah.
Dengan memasukkan literasi ke dalam Kamus Pokir, anggota legislatif akan memiliki payung hukum yang jelas untuk memperjuangkan anggaran di sektor tersebut, seperti:
Pembangunan Perpustakaan Desa/Taman Baca.
Pengadaan Koleksi Buku Berkualitas.
Program Aktivasi Literasi di Tingkat Akar Rumput.
Harapan pada RKPD Mendatang
Vamelia berharap Bappeda Kaltara segera merespons desakan ini agar dapat diterapkan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode selanjutnya.
Dengan adanya menu tersebut, sinergi antara aspirasi warga di dapil dengan program kerja pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif.
”Jika menunya sudah ada di Kamus Pokir, kami di DPRD bisa lebih maksimal mengawal anggaran yang berdampak langsung pada kecerdasan masyarakat Kaltara,” pungkasnya.
