Kaltara aktual. Com, Tarakan – Tidak adanya fasilitas transaksi non tunai di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tarakan menjadi sorotan Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Jufri Budiman.
Ia menilai, pelayanan pembayaran di SPBU Tarakan masih tertinggal dibandingkan daerah lain yang telah menerapkan sistem digital seperti QRIS maupun kartu debit.
Jufri mengaku, keluhan tersebut bukan sekadar informasi yang ia dengar. Melainkan hasil pengamatannya langsung di lapangan.
Menurutnya, hampir seluruh SPBU di Tarakan masih mewajibkan konsumen melakukan pembayaran secara tunai saat pengisian bahan bakar minyak (BBM).
“Saya melihat langsung praktiknya. Untuk pengisian BBM di SPBU di Tarakan ini masih harus membawa uang cash. Padahal di kota-kota lain sudah bisa menggunakan QRIS maupun kartu debit. Ini tentu menjadi kesulitan bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (1/3).
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah daerah lain yang telah mengadopsi sistem pembayaran digital di SPBU.
Bahkan, menurutnya, unit usaha skala kecil seperti Pertashop justru sudah menyediakan fasilitas QRIS.
“Ini yang menjadi pertanyaan. Pertashop yang penjualannya hanya ratusan liter per hari saja bisa menyiapkan QRIS. Sementara SPBU yang besar, dengan penjualan jauh lebih tinggi. Justru belum menyediakan fasilitas pembayaran non tunai. Ada apa ini?,” tegasnya.
Menurut Jufri, perkembangan teknologi dan perubahan pola transaksi masyarakat sudah tidak bisa dihindari.
Saat ini, sebagian besar warga telah terbiasa menggunakan dompet digital dan transaksi berbasis ponsel pintar.
Bahkan, ia mengaku pribadi jarang membawa uang tunai dan lebih mengandalkan pembayaran digital.
“Sekarang masyarakat sudah jarang membawa uang cash. Banyak yang hanya membawa handphone untuk bertransaksi. Tapi ketika mau isi BBM, ditolak karena harus tunai. Transfer pun tidak bisa. Ini jelas menyulitkan,” katanya.
Ia juga menyoroti fakta beberapa SPBU di Tarakan tidak lagi menyediakan mesin ATM di area pengisian.
Kondisi tersebut semakin menyulitkan pelanggan yang tidak membawa uang tunai.
“Kalau tidak ada ATM, lalu harus bayar cash, ini tentu membuat pelanggan repot. Apalagi Tarakan ini kota, bukan wilayah pedalaman. Bahkan dengan slogan Smart City, masa QRIS saja tidak ada?,” ujarnya.
Sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltara yang membidangi infrastruktur dan pelayanan publik, Jufri menegaskan persoalan ini akan menjadi perhatian serius pihaknya.
Ia berencana memanggil pihak Pertamina untuk meminta penjelasan, sekaligus mendorong percepatan penerapan transaksi non tunai di SPBU Kota Tarakan.
“Kami akan melakukan kunjungan dan memanggil Pertamina. Ini bukan sekadar soal teknis internal, tapi menyangkut pelayanan publik. Masyarakat harus dimudahkan, bukan dipersulit,” tegasnya.
Ia menambahkan, penerapan sistem pembayaran digital juga dinilai dapat meningkatkan transparansi transaksi. Serta meminimalisir potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan.
“Di warung-warung pasar saja sekarang sudah pakai QRIS. Masa SPBU sebagai fasilitas layanan publik justru belum siap? Harusnya ini bisa diterapkan di Tarakan,” katanya.
Jufri berharap seluruh pengusaha SPBU di Kota Tarakan segera berinovasi dan menyiapkan fasilitas pembayaran non tunai, baik QRIS maupun kartu debit. Demi kenyamanan dan kemudahan masyarakat.
“Harapan kami sederhana, SPBU di Tarakan mulai menyiapkan QRIS dan debit di setiap unit pengisian. Ini demi memudahkan masyarakat, termasuk pendatang yang datang ke kota ini,” harap Jufri. (sas/uno)
