MALINAU, Kaltaraaktual.com- Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, terutama bagi daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan Wempi dalam sambutannya pada kegiatan malam ramah tamah bersama Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, beserta rombongan, di Kabupaten Malinau, Kamis, (05/02/26).
Menurut Wempi, Malinau memiliki posisi strategis sekaligus menantang. Dengan luas wilayah sekitar 38 ribu kilometer persegi, jumlah penduduk sekitar 80 ribu jiwa, serta garis perbatasan lebih dari 500 kilometer yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Malinau merepresentasikan miniatur Indonesia dengan keragaman suku, agama, dan budaya.
“Malinau adalah Indonesia dalam skala kecil. Keberagaman ini harus dijaga, dan pendidikan adalah cara paling efektif untuk memperkuat persatuan sekaligus meningkatkan daya saing bangsa,” kata Wempi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Melalui program wajib belajar dan pendidikan gratis, pemerintah daerah berupaya menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi latar belakang ekonomi, status kependudukan, maupun asal-usul.
Program tersebut tidak hanya mencakup pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga penyediaan perlengkapan sekolah secara menyeluruh bagi peserta didik.
“Kami ingin memastikan tidak ada satu pun anak di Malinau yang terhambat sekolah karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah hak dasar, sama pentingnya dengan kebutuhan hidup lainnya,” ujarnya.
Selain akses, Wempi menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah daerah, kata dia, tengah mendorong penguatan kualitas tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan SDM melalui program beasiswa, termasuk bagi putra-putri daerah yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.
Menurut Wempi, pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Ia berharap kunjungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat memperkuat sinergi dalam pengembangan literasi, bahasa, dan pendidikan, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki peran strategis dalam menjaga identitas dan kedaulatan bangsa.
“Kami tidak ingin hanya dinilai dari angka dan indikator. Yang terpenting adalah bekerja secara konsisten dan berkelanjutan untuk menyiapkan generasi Malinau yang mampu bersaing dan menjaga kedaulatan bangsa,” tutur Wempi.
Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjadikan pendidikan dan literasi sebagai pilar utama pembangunan Malinau menuju daerah yang mandiri, tertib, makmur, dan unggul. (diskominfo/red)
