NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Nunukan harap berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan Pembangunan Kabupaten Nunukan.
Hal ini diharapkan untuk mempercepat realisasi program-program pembangunan yang telah direncanakan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Ketua Komisi III, Riyan Antoni, menegaskan bahwa meskipun pembangunan dihadapkan pada tantangan intervensi kebijakan efisiensi anggaran, DPRD komitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
Menurut Riyan, kolaborasi yang erat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD Nunukan sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat Nunukan dapat tersampaikan hingga ke tingkat pusat.
“ Kita berharap Nunukan tidak akan terlalu terdampak oleh kebijakan pemangkasan anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.” tegas Politisi partai Golkar ini.
Ia menambahkan kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pembangunan di Nunukan.
Menurutnya kebijakan ini harus menjadi pemicu bagi semua pihak untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari solusi yang tepat, karena posisi strategis Nunukan sebagai wilayah perbatasan, maka pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan dan tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran.
“Kami mengajak OPD bersinergi dengan dewan, dan segera menyiapkan data Pembangunan Nunukan kita suarakan ke pemerintah pusat,” ungkap Riyan melalui agenda Rapat Kerja DPRD Nunukan bersama empat OPD Nunukan.
Lebih lanjut, Riyan Antoni mengungkapkan bahwa DPRD Nunukan akan terus berupaya melakukan advokasi ke pemerintah pusat agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pembangunan di daerah perbatasan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan di Nunukan harus menjadi prioritas, mengingat secara geografis memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
“Kita semua harus optimis bahwa Nunukan dapat mengatasi tantangan ini dan terus berkembang di wilayah perbatasan,” tambahnya.
Rapat ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perbatasan Nunukan.
Kehadiran OPD-OPD ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam agenda rapat tersebut, keempat OPD memaparkan rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Dinas PUPR, misalnya, memfokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Sementara itu, BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dengan mengusulkan program mitigasi dan penanggulangan bencana yang lebih efektif.
Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan program pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah yang lebih baik, sedangkan Badan Perbatasan Nunukan menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk mendukung keamanan dan kedaulatan negara.
Setelah pemaparan dari masing-masing OPD, anggota DPRD Nunukan memberikan saran dan masukan yang konstruktif.
Anggota dewan berharap ada sinergi antara OPD dan DPRD dalam merealisasikan program-program tersebut, dan juga mengingatkan agar program pembangunan yang direncanakan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Hal ini penting agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Nunukan, kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, pembangunan di Nunukan dapat berjalan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. (tfk/dprdnnk)
