NUNUKAN, Kaltaraaktual.com– Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nunukan melakukan demonstrasi di Gedung DPRD, pada Rabu, (31/08/22), menuntut penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direncanakan naik oleh Pemerintah Pusat.
Kenaikan BBM diprediksi akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Tampak poster penolakan kenaikan harga BBM bertuliskan tolak kenaikan harga BBM dan listrik serta usut tuntas mafia migas. BBM naik rakyat menjerit. satu kata untuk penindasan, Lawan.
Awalnya, puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam HMI Tarbiyah dan Poltek Nunukan itu hanya membawa poster, berorasi dan menyanyikan yel-yel soal tuntutan mereka, yang dijaga ketat oleh puluhan aparat kepolisian ditambah Satpol PP dan Dishub.
Koordinator Lapangan aksi (Korlap) HMI, Andi Baso menyampaikan, selama ini pemerintah pusat membuat kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat khususnya di sektor yang bisa menimbulkan gejolak ekonomi masyarakat kebawah.
“Pertama, menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat. Kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Ketiga, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (migas) dan pertambangan,” ucapnya.
Kemudian selang beberapa waktu barulah sepuluh orang anggota DPRD Nunukan tampak menemui masa aksi.
Anggota DPRD Nunukan yang menerima pada aktivis HMI ini ialah Wilson, Gat Khaleb, Andi Krislina, Andi Mutamir, Ayu Anggraini, Ahmad Triyadi, Hamsing, Zainuddin, Andre Pratama, Darmawansyah dan Hj Nikmah.
Menanggapi tuntutan aksi masa tersebut, Wilson dan Gat Khaleb yang mewakili unsur pimpinan DPRD menerima aspirasi mahasiswa ini.
Wilson mengatakan, kelangkaan BBM di Nunukan agar tidak terjadi lagi, bahkan menurutnya selama ini sudah berkoordinasi dengan Pemkab Nunukan.
“Tetap menjadi perhatian kami, kami turun ke lapangan. Percayalah kami punya tanggung jawab besar, itu merupakan kehendak rakyat,” ucapnya.
Sedangkan Gat Khaleb Menolak secara tegas kenaikan harga BBM. “Tidak dinikmati rakyat kecil. Terus suarakan, gerakkan perlawanan,” tegasnya.
Dari pantauan di lapangan, Masa aksi masih melakukan mediasi hingga meminta DPRD Nunukan membuat point kesepakatan tuntutan secara tertulis yang akan ditandatangani bersama untuk diteruskan ke DPRD Provinsi dan DPR RI. (**)
