Kaltara aktual. Com, TARAKAN – Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) meminta pengawasan terhadap pelayanan transportasi laut menjelang arus mudik lebaran diperketat guna menjamin keselamatan penumpang, ketersediaan tiket dan kesiapan armada kapal.
Hal itu diungkapkan, Ketua Komisi III DPRD Kaltara Jufri Budiman saat dikonfirmasi, di mana pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menekankan pentingnya pelayanan yang aman, tertib, serta bebas dari praktik percaloan tiket. Menurutnya, salah satu persoalan yang kerap muncul saat musim mudik adalah praktik pembelian tiket dalam jumlah besar oleh oknum tertentu, yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi kepada masyarakat.
“Kemarin kami sudah melakukan pertemuan ke penyelenggara pengelola pelabuhan dan jasa transportasi laut. Kami tekankan ke Pelni, tiket tidak boleh diborong oleh pihak tertentu. Kalau ada masyarakat yang mau beli tiket, harus sesuai dengan identitas pribadi dan jumlahnya wajar. Jangan sampai ada yang membeli dalam jumlah banyak untuk kemudian dijual kembali,” ujarnya, Kamis (12/3).
“Karena ketersediaan tiket harus benar-benar dijaga agar masyarakat dapat memperoleh akses transportasi laut secara adil, terutama di wilayah Kaltara yang masih sangat bergantung pada jalur laut sebagai moda transportasi utama antar daerah,” sambungnya.
Selain soal tiket, pihaknya juga mendorong agar operator pelayaran menyiapkan tambahan armada jika terjadi lonjakan penumpang selama periode mudik Lebaran. Di sisi lain, Komisi III juga meminta meningkatkan pengawasan di pelabuhan selama masa angkutan Lebaran, termasuk melalui posko pengamanan yang biasanya disiagakan dalam rangka.
“Kalau memang diperlukan, kami minta Pelni menambah kapal. Karena Kaltara ini, khususnya Tarakan, menjadi pusat pergerakan penumpang. Banyak masyarakat yang datang maupun berangkat dari sini,” katanya.
“Keberadaan petugas di setiap posko sangat penting untuk memastikan seluruh aktivitas di pelabuhan berjalan sesuai aturan, terutama terkait kapasitas penumpang dan standar keselamatan. Setiap posko harus benar-benar ada petugasnya dan bekerja sesuai aturan. Tidak boleh ada pelanggaran, baik terkait jumlah penumpang maupun penggunaan transportasi laut,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kesiapan armada kapal yang akan beroperasi selama masa mudik. Dikatakannya, pihaknya meminta instansi terkait memastikan seluruh kapal telah melalui pemeriksaan teknis atau ramp check sebelum diizinkan berlayar.
“Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kondisi badan kapal, mesin, peralatan navigasi, hingga alat keselamatan penumpang. Armada yang beroperasi harus yang terbaik. Jangan sampai ada kapal yang sebenarnya masih perlu perbaikan tapi tetap dipaksakan berlayar. Semua harus dipastikan siap sebelum H-5 Lebaran,” jelasnya.
Lanjutnya ia juga menilai sistem pembelian tiket yang kini banyak dilakukan secara daring merupakan langkah positif dalam mempermudah masyarakat. Sistem digital dinilai mampu mengurangi antrean panjang sekaligus meminimalkan peluang praktik percaloan. Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar pengawasan terhadap sistem penjualan tiket tetap diperkuat.
“Sekarang sudah ada sistem online, itu bagus. Harapan kami masyarakat lebih mudah mendapatkan tiket. Tapi yang tidak boleh itu tetap ada permainan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap koordinasi antara pemerintah, operator pelayaran, dan instansi pengawasan dapat berjalan maksimal agar pelaksanaan angkutan laut selama periode mudik Lebaran di Kalimantan Utara berlangsung aman, tertib, dan lancar,” urainya.
“Yang paling penting keselamatan penumpang dan pelayanan yang baik. Jangan sampai masyarakat yang ingin mudik justru menghadapi kesulitan karena tiket sulit didapat atau armada tidak siap,” pungkasnya. (zac/jnr)
