TANJUNG SELOR, KaltaraAktual.com- Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 tidak membuat upaya perlindungan lingkungan di Kalimantan Utara terhenti. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara memilih memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak agar program-program strategis tetap dapat berjalan.
Kepala DLH Kaltara, Hairul Anwar, mengatakan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut adanya strategi baru dalam pelaksanaan program lingkungan. Menurutnya, keberhasilan menjaga kualitas lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah.
“Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah hanya salah satu bagian dari sistem yang lebih besar. Dunia usaha, masyarakat, hingga komunitas lingkungan memiliki peran yang sama pentingnya,” ujar Hairul, Senin (15/06/26).
Ia mengakui penurunan alokasi dana transfer berdampak pada sejumlah agenda yang sebelumnya telah direncanakan. Namun demikian, kegiatan pengawasan, pengendalian pencemaran, serta program pemulihan lingkungan tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Sebagai langkah antisipasi, DLH Kaltara kini memperluas pola kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama tersebut mencakup perusahaan swasta, badan usaha milik negara, organisasi masyarakat, hingga kelompok pegiat lingkungan.
Menurut Hairul, pendekatan kolaboratif menjadi pilihan yang paling memungkinkan untuk menjaga efektivitas program di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
Melalui dukungan berbagai pihak, sejumlah kegiatan seperti konservasi sumber daya alam, edukasi lingkungan kepada masyarakat, hingga upaya pengurangan pencemaran diharapkan tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Kondisi anggaran yang terbatas tidak boleh membuat upaya perlindungan lingkungan berhenti. Justru ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak,” katanya.
DLH Kaltara juga mengajak sektor swasta meningkatkan partisipasi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting mengingat aktivitas industri dan perkebunan di Kaltara terus berkembang dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu lingkungan.
Dengan memperkuat kemitraan lintas sektor, pemerintah daerah optimistis target pembangunan yang berwawasan lingkungan tetap dapat dicapai meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran.
“Kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan,” tutup Hairul. (ik/red)
