TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mempertemukan pelaku UMKM dengan perusahaan industri besar melalui program SINERGI Kaltara.
Apresiasi itu disampaikan Kepala Bidang Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Berry Fauzi, dalam Temu Bisnis Terarah SINERGI Kaltara bertema “Kemitraan Kebutuhan Industri dengan Ketersediaan UMKM Lokal” di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (18/8/26).
Berry menilai pendekatan yang dilakukan Pemprov Kaltara cukup progresif. Sebab, pemerintah daerah tidak hanya memberikan pembinaan kepada UMKM, tetapi juga turun langsung membuka akses pasar dengan mempertemukan pengusaha lokal dan industri besar.
“Selama 15 tahun menjadi ASN, kami baru menyaksikan pemerintah provinsi yang langsung melakukan intervensi kepada perusahaan besar untuk bisa mengayomi UMKM,” kata Berry.
Menurut Berry, model kemitraan seperti SINERGI Kaltara penting untuk membangun rantai pasok daerah. UMKM tidak cukup hanya memiliki kemampuan memproduksi barang, tetapi juga harus mengetahui kebutuhan industri dan memiliki kepastian pasar. “UMKM harus tahu kebutuhan industri. Apa yang dibutuhkan industri, itu yang harus dipenuhi UMKM,” ujarnya.
Berry mengatakan SINERGI Kaltara berpotensi dikolaborasikan dengan sejumlah program strategis Kementerian UMKM. Salah satunya melalui SAPA UMKM yang dapat membantu pelaku usaha memenuhi berbagai kebutuhan dasar dalam menjalankan bisnis, termasuk legalitas dan perizinan.
Berry mengapresiasi konsep yang dibangun Pemprov Kaltara karena mendorong UMKM menyesuaikan diri dengan persyaratan yang ditetapkan perusahaan. “Alangkah luar biasanya inovasi Pak Sekda. Apa yang menjadi persyaratan industri ini dipatuhi,” katanya.
Selain SAPA UMKM, Berry menyebut program Holding UMKM juga memiliki keterkaitan dengan konsep SINERGI Kaltara. Program tersebut dinilai dapat mendorong pelaku usaha kecil membangun kekuatan secara kolektif sehingga lebih mampu memenuhi permintaan dan standar perusahaan besar.
Berry menekankan pentingnya koordinasi antara UMKM, pemerintah daerah, dan sektor industri. Menurutnya, konektivitas tersebut membuat informasi mengenai kebutuhan pasar dapat diterima pelaku usaha dengan lebih cepat.
“Kalau UMKM kita tidak terbentuk dalam komunitas dan terkoordinasi dengan dinas, informasi akan lambat tentang perkembangan kebutuhan usaha,” jelasnya.
Kementerian UMKM juga menyatakan kesiapan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM di Kaltara.
Pendampingan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memenuhi standar industri, memperkuat legalitas, hingga memperluas akses pasar. “Kalau ada UMKM yang membutuhkan pembinaan, kami siap melatih di Kaltara. Kami siapkan wadahnya,” kata Berry.
Dia juga mendorong agar produk UMKM Kaltara tidak berhenti di pasar lokal. Produk-produk tersebut diharapkan bisa masuk ke jaringan ritel modern dan berkembang menuju pasar nasional hingga internasional.
Berry menyebut jumlah usaha mikro dan kecil saat ini mencapai sekitar 267 ribu unit, atau meningkat sekitar 14 persen dibandingkan 2022.
Menurutnya, besarnya jumlah pelaku usaha tersebut harus dibarengi dengan penguatan legalitas, manajemen, kualitas produk, serta kemampuan memenuhi kebutuhan pasar.
Kementerian UMKM, lanjut Berry, akan menjaga konektivitas dengan Pemprov Kaltara agar program pemberdayaan dan penguatan rantai pasok dapat berjalan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal UMKM dibina, tetapi bagaimana UMKM bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri,” ujarnya.
Melalui SINERGI Kaltara, pemerintah daerah dinilai mulai menggeser posisi UMKM dari sekadar objek pembinaan menjadi mitra strategis industri.
Dengan pola tersebut, pelaku usaha lokal diharapkan tidak hanya menjadi penonton di tengah masuknya investasi besar ke Kaltara, tetapi ikut mengambil peluang ekonomi dari pertumbuhan industri di daerah. (***)
