TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pengawasan sumber daya perikanan di Kabupaten Bulungan mulai diarahkan tidak hanya sebagai upaya menemukan pelanggaran. Informasi yang diperoleh dari lapangan juga menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki pembinaan dan pengelolaan sektor perikanan.
Kepala Bidang Penguatan Daya Saing dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, Junaidi, mengatakan pengawasan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar penindakan.
Menurutnya, kondisi yang ditemukan di lapangan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui persoalan yang dihadapi pelaku perikanan sekaligus menentukan bentuk pembinaan yang diperlukan.
“Pengawasan itu bukan hanya melihat ada atau tidaknya pelanggaran. Informasi dari lapangan juga penting sebagai bahan evaluasi untuk pembinaan,” ujar Junaidi, Jumat, (02/10/26).
Dalam dokumen resmi Dinas Perikanan Bulungan, kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya perikanan menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan tugas Bidang Penguatan Daya Saing dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
Junaidi menjelaskan, pengelolaan sumber daya perikanan membutuhkan informasi yang terus diperbarui. Kondisi di lapangan dapat berubah mengikuti aktivitas nelayan, perkembangan usaha, maupun kondisi sumber daya perikanan.
Junaidi menjelaskan, kegiatan pengawasan sekaligus menjadi kesempatan untuk memperoleh gambaran mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.
Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan langkah pemerintah, baik dalam bentuk pembinaan, pendampingan maupun penguatan pengawasan.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan keberlanjutannya.
“Informasi yang kita dapat di lapangan tentu menjadi bahan untuk melihat apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana pembinaannya,” katanya.
Pengawasan dan Pembinaan Berjalan Bersamaan
Menurut Junaidi, pengawasan tidak seharusnya berdiri sendiri. Setelah persoalan diketahui, pemerintah perlu memastikan ada tindak lanjut melalui pembinaan.
Dengan pola tersebut, pelaku usaha perikanan tidak hanya berhadapan dengan pengawasan, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai ketentuan yang harus dipenuhi.
Di sisi lain, pemerintah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan sektor perikanan.
Konsep pembinaan dan pengawasan tersebut menjadi semakin penting karena sektor perikanan Bulungan mencakup aktivitas yang beragam, mulai dari perikanan tangkap hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Junaidi menegaskan, pembangunan sektor perikanan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan produksi.
Menurutnya, sumber daya perikanan harus dikelola secara baik agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Karena itu, pengawasan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan pemanfaatan sumber daya tetap berada dalam koridor yang ditetapkan.
“Harapannya sumber daya tetap terjaga, tetapi masyarakat yang menggantungkan usaha dari sektor perikanan juga tetap mendapatkan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Perikanan Bulungan juga terus memperkuat aspek mutu hasil perikanan. Pada 24 Agustus 2026, Junaidi bersama tim melakukan koordinasi dengan Badan Mutu KKP Tarakan mengenai pembinaan mutu dan implementasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP).
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penguatan sektor perikanan Bulungan dilakukan dari dua sisi: menjaga sumber daya di hulu sekaligus meningkatkan kualitas hasil perikanan di hilir. (***)
