TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengurangi belanja daerah sekitar Rp120 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Penyesuaian dilakukan setelah terjadi perubahan asumsi pendapatan daerah yang memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Denny Harianto mengatakan total belanja daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp2,463 triliun harus disesuaikan agar sejalan dengan proyeksi pendapatan hingga akhir tahun anggaran.
“Belanja kita kurang lebih turun Rp120 miliar dari kondisi awal. Ini bukan berarti anggarannya tidak terserap, tetapi karena asumsi pendapatan kita berubah,” kata Denny.
Denny menjelaskan perubahan APBD tidak selalu berarti adanya penambahan anggaran. Dalam kondisi pendapatan berubah, pemerintah wajib mengoreksi belanja agar perencanaan keuangan daerah tetap realistis.
Menurutnya, evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan. Belanja yang belum masuk kategori prioritas dikurangi, kemudian dialihkan untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak.
Meski melakukan penyesuaian anggaran, Pemprov Kaltara memastikan belanja wajib tetap menjadi prioritas. Anggaran untuk sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disebut tidak akan dikurangi.
Selain itu, belanja modal juga tetap dipertahankan dengan porsi lebih dari 30 persen dari total belanja daerah. Pemerintah menilai belanja modal masih penting untuk mendukung pembangunan dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 sekitar tiga bulan, Pemprov Kaltara menyatakan anggaran yang tersedia akan difokuskan pada program-program prioritas yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (ic/red)
