TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Selain itu, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara juga menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Pembahasan KUA-PPAS sebelumnya telah melalui proses bersama antara DPRD, komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tak hanya menyangkut anggaran, rapat paripurna juga menghasilkan persetujuan bersama terhadap tiga Ranperda.
Ketiga Ranperda tersebut meliputi perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi. Masing-masing regulasi memiliki sasaran berbeda.
Perubahan aturan pengelolaan barang milik daerah diarahkan untuk memperkuat tata kelola aset pemerintah, sementara Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diharapkan mendorong sektor perkebunan yang produktif dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Adapun Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap buku sekaligus meningkatkan budaya membaca di Kalimantan Utara.
Melalui dua agenda tersebut, DPRD Kaltara menjalankan fungsi penganggaran dan legislasi bersama pemerintah daerah. Kesepakatan KUA-PPAS dan persetujuan tiga Ranperda diharapkan menjadi bagian dari penyusunan kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
DPRD Kaltara juga menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan anggaran dan regulasi daerah agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (***)
