NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam merealisasikan berbagai usulan pembangunan masyarakat. Meski begitu, Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, menegaskan perjuangan untuk mengawal aspirasi warga tidak boleh berhenti.
Hal itu disampaikan Nasir saat menggelar reses perdana di Warung Makan KebunKu, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis sore (12/11/26).
Di hadapan sekitar 100 warga yang hadir, legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut secara terbuka menjelaskan kondisi keuangan Pemprov Kaltara yang tengah menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran.
Dia mengatakan, kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Tidak semua usulan masyarakat dapat langsung diakomodasi melalui APBD provinsi.
Nasir mengaku tidak ingin memberikan janji yang sulit direalisasikan kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan mengenai kondisi keuangan daerah penting agar warga memahami proses dan tantangan dalam memperjuangkan aspirasi.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Nasir.
Dia memastikan setiap aspirasi yang diterima selama reses akan dicatat, dipilah, dan dipetakan berdasarkan skala prioritas serta kewenangan pemerintah.
Aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Sementara usulan yang menjadi kewenangan kabupaten akan dikomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Tak hanya mendengarkan keluhan masyarakat, Nasir juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memaparkan sejumlah kegiatan dan hasil perjuangan yang telah dilakukan selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kaltara.
Dia menjelaskan, memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak berhenti ketika usulan disampaikan dalam forum reses.
Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari administrasi, verifikasi, pembahasan, penentuan prioritas, hingga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Nasir, masyarakat juga perlu mengetahui perkembangan dan proses dari setiap aspirasi yang telah diperjuangkan.
“Reses ini bukan sekadar tempat masyarakat menyampaikan usulan. Ini juga kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat mengenai apa yang sudah kami kerjakan dan perjuangkan selama ini,” ujarnya.
Dia menambahkan, keberhasilan memperjuangkan kebutuhan masyarakat merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, bukan semata-mata keberhasilan seorang anggota DPRD.
Nasir juga membagikan beras kepada warga yang hadir. Kegiatan tersebut melengkapi pertemuan yang sebelumnya diisi dialog dan penyampaian aspirasi.
Nasir mengatakan, silaturahmi dengan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui forum formal, tetapi juga dapat dibangun lewat kepedulian dan kebersamaan.
“Silaturahmi seperti ini sangat berarti bagi saya. Kita bisa bertemu, saling mendengar, dan saling berbagi. Apa yang kita berikan mungkin tidak seberapa, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi penguat hubungan persaudaraan di antara kita,” tuturnya.
Dia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Dia mengakui keterbatasan anggaran membuat tidak seluruh kebutuhan dapat diwujudkan dalam waktu bersamaan. Namun, setiap usulan tetap akan menjadi bahan perjuangan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Anggaran kita boleh terbatas, tetapi kepedulian terhadap rakyat tidak boleh terbatas. Kemampuan keuangan boleh berkurang, tetapi semangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh ikut berkurang,” pungkasnya. (**)
