TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pembangunan sektor perkebunan tidak hanya mengejar investasi dan peningkatan produksi.
Perlindungan hak masyarakat, khususnya warga di sekitar wilayah perkebunan, hingga pencegahan konflik lahan menjadi poin penting dalam regulasi baru yang disepakati bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Komitmen tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. DPRD dan Pemprov Kaltara menyepakati rancangan aturan itu dalam rapat paripurna belum lama ini.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menegaskan masuknya investasi perkebunan harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, aktivitas usaha tidak boleh mengabaikan hak warga maupun masyarakat hukum adat yang memiliki keterikatan dengan wilayah perkebunan
Nasir menyebut investasi memang dibutuhkan untuk mendorong perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, keuntungan ekonomi tidak boleh dibayar dengan munculnya persoalan sosial maupun sengketa tanah.
” Kita mendukung investasi karena daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi, investasi juga harus menghormati hak masyarakat. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan,” ujar Nasir.
Dalam pembahasan Ranperda, Pansus II memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan penggunaan lahan dan perlindungan masyarakat. Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 7 sampai Pasal 12.
Aturan itu mencakup penghormatan terhadap budaya, hak masyarakat, serta mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan terkait tanah ulayat.
Bahkan, persetujuan atas penggunaan tanah ulayat masyarakat hukum adat harus memperhatikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan yang diberikan berdasarkan informasi awal secara bebas tanpa paksaan.
Tak hanya persoalan penguasaan lahan, DPRD Kaltara juga memasukkan ketentuan mengenai penanganan konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat.
Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 67 hingga Pasal 70. Mekanisme penyelesaian perselisihan diarahkan melalui koordinasi dan musyawarah dengan tetap memperhatikan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Nasir menilai pencegahan konflik harus menjadi bagian dari tata kelola perkebunan sejak awal. Komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi sengketa berkepanjangan.
“Yang kita inginkan adalah pembangunan perkebunan yang membawa ketenteraman dan kesejahteraan, bukan melahirkan konflik berkepanjangan. Karena itu, pencegahan persoalan harus dikedepankan melalui komunikasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang dibahas Pansus II DPRD Kaltara memuat 17 bab dan 89 pasal.
Meski telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemprov Kaltara, Ranperda tersebut belum langsung berlaku. Tahapan berikutnya adalah evaluasi dan penerbitan nomor register oleh Kementerian Dalam Negeri.
Setelah proses tersebut rampung, regulasi akan ditetapkan gubernur dan diundangkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltara.
DPRD Kaltara berharap aturan ini menjadi pijakan bagi pengembangan perkebunan yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, investasi tetap tumbuh, tetapi hak masyarakat, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan tidak dikorbankan. (***)
