NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Sekitar 100 warga menghadiri reses perdana Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari perbaikan jalan hingga penyediaan air bersih.
Reses yang digelar di Warung Makan KebunKu, Kamis sore (12/11/26), menjadi titik pertama dari lima lokasi pertemuan yang direncanakan Nasir di Kabupaten Nunukan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan di antaranya bantuan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, baik masjid maupun gereja. Warga juga mengusulkan bantuan bibit ikan air tawar, program bedah rumah, serta dukungan sarana dan prasarana bagi pelaku UMKM.
Selain itu, pembangunan jalan tani, perbaikan jalan lingkungan, hingga pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih turut menjadi perhatian masyarakat.
Nasir mengatakan, beragam usulan tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat yang masih memerlukan perhatian pemerintah.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan tidak selalu harus berupa proyek besar. Infrastruktur sederhana seperti jalan lingkungan, akses pertanian, dan ketersediaan air bersih justru menjadi fasilitas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Di balik setiap usulan masyarakat, ada kebutuhan nyata yang harus diperhatikan. Ketika warga meminta jalan tani, ada harapan agar aktivitas pertanian dan ekonomi mereka semakin lancar. Ketika masyarakat meminta sumur bor, berarti ada kebutuhan dasar berupa air bersih yang harus mendapatkan perhatian,” kata Nasir.
Dia menilai pembangunan rumah layak huni, fasilitas rumah ibadah, serta dukungan terhadap usaha kecil juga perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Nasir mengakui tidak semua usulan masyarakat bisa langsung direalisasikan melalui APBD Provinsi Kaltara. Hal itu berkaitan dengan kondisi keuangan daerah serta pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Seluruh aspirasi yang masuk akan dicatat dan dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan serta kewenangan masing-masing pemerintah.
Usulan yang menjadi kewenangan provinsi akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait.
Sementara kebutuhan yang masuk kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar tetap mendapatkan perhatian.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltara yang membidangi sektor perekonomian, Nasir juga menyoroti aspirasi warga terkait pengembangan UMKM, pertanian, dan perikanan.
Menurutnya, bantuan sarana usaha, bibit ikan, penguatan kelompok ekonomi masyarakat, hingga pembangunan jalan tani berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pendapatan keluarga.
“Kalau kita membantu masyarakat agar usahanya berkembang, petaninya bisa berproduksi lebih baik, dan pelaku UMKM bisa meningkatkan penghasilannya, maka manfaatnya bukan hanya sesaat. Kita sedang berupaya memperkuat kemandirian ekonomi keluarga,” ujarnya.
Nasir berharap usulan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam kegiatan reses, tetapi dapat dikawal hingga masuk dalam proses perencanaan pembangunan sesuai kemampuan anggaran daerah.
Reses di Selisun menjadi awal dari rangkaian lima titik pertemuan yang dijadwalkan Nasir di Kabupaten Nunukan. Dia berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjalin, sehingga kebutuhan warga dapat diketahui secara langsung. (**)
