Anggota DPRD Kaltara Arming Minta Dua Ponton PLBL Nunukan Segera Diperbaiki, Ini Alasannya

oleh -1306 Dilihat
oleh

NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Kerusakan fasilitas Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi sorotan DPRD Kaltara. Kondisi sejumlah ponton dilaporkan mengalami kerusakan cukup serius, bahkan petugas pelabuhan terpaksa melakukan perbaikan sementara menggunakan uang hasil patungan.

Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PDI Perjuangan, Arming meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara segera mengambil langkah untuk memperbaiki fasilitas tersebut. Pasalnya, kerusakan yang terjadi dinilai berpotensi mengganggu pelayanan hingga membahayakan keselamatan penumpang.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah bagian ponton mengalami pengeroposan. Beberapa komponen bangunan juga terlepas, sementara kebocoran pada ponton membuat petugas harus rutin menguras air.

Arming mengaku telah melihat langsung kondisi tersebut saat melakukan monitoring pada Agustus 2026. Peninjauan dilakukan terhadap Ponton 1, Ponton 2, hingga kawasan dermaga PLBL Nunukan.

Dia menilai kerusakan fasilitas pelabuhan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan pemeliharaan biasa. Terlebih, PLBL Nunukan menjadi salah satu akses transportasi laut yang digunakan masyarakat dengan tingkat mobilitas cukup tinggi.

Baca Juga  Tak Hanya Bansos, Arming Siapkan Gagasan Petugas Pengurus Jenazah di Setiap RT

“Sejak awal pembangunan Dermaga 3, Ponton 3, hingga melihat langsung Ponton 1 dan 2 pada monitoring Agustus lalu, kondisinya memang sangat memprihatinkan. Ini fasilitas pelayanan publik vital dengan mobilitas warga terbesar di Nunukan, sehingga penanganannya tidak boleh ditunda,” kata Arming, Sabtu (14/11/26).

Arming juga menyoroti langkah petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PLBL Nunukan yang harus mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan perbaikan darurat. Bahkan, petugas disebut patungan membeli material bangunan berupa pasir dan semen.

Menurutnya, inisiatif petugas tersebut patut diapresiasi. Namun, perbaikan menggunakan dana pribadi tidak seharusnya menjadi solusi untuk menangani kerusakan infrastruktur milik pemerintah.

Dia meminta instansi terkait tidak membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut, mengingat fasilitas pelabuhan setiap hari digunakan masyarakat.

Baca Juga  Abrasi Ancam Permukiman Warga di Sebatik, Rismanto Siap Koordinasi dengan Pemerintah

Sementara itu, Kepala UPTD PLBL Nunukan, Saifullah Jamal, membenarkan adanya kerusakan pada sejumlah bagian fasilitas pelabuhan. Dia menyebut kondisi cuaca ekstrem, seperti hujan deras dan angin kencang, ikut memperburuk kerusakan konstruksi.

Selain cuaca, usia bangunan juga menjadi salah satu faktor penyebab. Infrastruktur ponton tersebut diketahui telah berdiri sejak sekitar 2006 atau hampir berusia 20 tahun.

Saifullah mengatakan petugas berinisiatif melakukan penanganan sementara karena khawatir kerusakan semakin parah sebelum perbaikan resmi dilakukan.

“Kami khawatir konstruksi roboh sebelum perbaikan resmi berjalan, jadi kami berinisiatif melakukan penanganan darurat sebisanya bersama rekan-rekan petugas. Titik terparah ada di Ponton 1 yang juga mengalami kebocoran,” ujar Saifullah.

Di sisi lain, Arming mengungkapkan persoalan kerusakan ponton tersebut telah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara. Dari hasil komunikasi tersebut, diketahui tersedia anggaran pemeliharaan sekitar Rp 160 juta.

Baca Juga  Anggota DPRD Kaltara Ruman Tumbo Dorong Tenaga Kerja Lokal Lewat Regulasi Perda

Anggaran itu direncanakan untuk menangani kerusakan Ponton 1 yang disebut menjadi bagian dengan kondisi paling parah. Adapun perbaikan Ponton 2 akan disesuaikan dengan sisa anggaran yang tersedia.

Arming berharap alokasi anggaran tersebut segera direalisasikan agar kerusakan tidak semakin meluas. Dia juga mendorong adanya pemeliharaan dan docking terhadap kedua ponton sehingga fasilitas pelabuhan kembali memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengesampingkan kebutuhan dasar, terutama fasilitas transportasi yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna.

DPRD Kaltara, lanjut Arming, akan terus mengawal rencana perbaikan melalui koordinasi dan pembahasan bersama Dishub Kaltara.

“Kita tidak boleh tutup mata karena ini menyangkut keselamatan masyarakat luas. Saya akan terus mengawal proses ini agar anggaran yang ada segera dieksekusi dan PLBL Nunukan kembali layak melayani warga,” pungkasnya. (***)

Bagikan

Tinggalkan Balasan