Anggota DPRD Kaltara Supa’ad Ungkap Ketatnya Ruang Anggaran 2027, 80 Persen Sudah Teralokasi

oleh -1014 Dilihat
oleh

TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Ruang fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2027 diperkirakan masih terbatas. Berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD Kaltara tahun depan diproyeksikan sebesar Rp 2,2 triliun.

Angka tersebut masih sama dengan proyeksi APBD 2026. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan prioritas belanja, mengingat sebagian besar anggaran telah dialokasikan untuk memenuhi urusan wajib pemerintahan.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, saat menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026 bersama seluruh Ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara di CC Cafe Juata Permai, Senin (16/11/26).

Baca Juga  Apresiasi DPRD Kaltara untuk Gubernur Zainal, Berhasil Perjuangkan Rp150 Miliar untuk Pembangunan Jembatan Krayan–Malinau

Supa’ad menjelaskan, berdasarkan ketentuan penganggaran, alokasi APBD telah terbagi untuk sejumlah kebutuhan utama. Rinciannya, 30 persen untuk pembangunan, 30 persen untuk operasional ASN beserta seluruh perangkatnya, serta 20 persen untuk sektor pendidikan jenjang SMA dan sederajat.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi maupun DPRD dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Baca Juga  Ruman Tumbo Komitmen Gaungkan Pemekaran DOB Krayan, Kabudaya dan Sebatik

Dengan ruang fiskal yang tersisa sekitar 20 persen, pemerintah harus menentukan skala prioritas agar program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap bisa berjalan.

Meski demikian, Supa’ad memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui para Ketua RT tetap menjadi perhatian.

Sejumlah kebutuhan yang mengemuka dalam reses tersebut di antaranya perbaikan jalan lingkungan, pembangunan dan pembenahan drainase, hingga fasilitas rumah ibadah.

Dia menyebut berbagai usulan tersebut akan diserap dan diperjuangkan melalui pos anggaran yang tersedia, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga  DPRD Kaltara Tindaklanjuti Masalah TKG Guru di Daerah 3T

Selain menyerap aspirasi pembangunan, kegiatan reses di wilayah Tarakan Utara yang merupakan kawasan padat industri itu juga menghadirkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan.

Materi yang disampaikan berkaitan dengan pemahaman perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Melalui para Ketua RT, informasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada warga agar semakin memahami pentingnya perlindungan selama bekerja. (***)

Bagikan

Tinggalkan Balasan