TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memahami tantangan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat biaya pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah membutuhkan anggaran lebih besar.
Persoalan tersebut disampaikan anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nafis, saat berdialog dengan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI di Tanjung Selor.
Dalam pertemuan itu, Nafis menyoroti kondisi wilayah Kaltara yang memiliki tantangan geografis berbeda dibandingkan daerah lain. Terutama dalam pembangunan infrastruktur di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, tingginya indeks kemahalan konstruksi menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan penganggaran.
Dia mencontohkan pembukaan akses jalan menuju wilayah terpencil, termasuk akses menuju SMA 18, hingga penyediaan jalur untuk kebutuhan evakuasi medis. Seluruh kebutuhan tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit.
“Pembukaan akses jalan di daerah terpencil hingga penyediaan fasilitas darurat, seperti akses menuju SMA 18 dan kebutuhan evakuasi medis, memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit,” ujar Nafis, Selasa (17/11/26).
Dia mengatakan, standar biaya pembangunan yang diberlakukan secara seragam belum tentu sesuai dengan kebutuhan daerah kepulauan dan perbatasan seperti Kaltara.
Maka dari itu, DPRD meminta kondisi geografis dan tingkat kesulitan akses menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi anggaran pembangunan.
Selain infrastruktur, Nafis juga menyoroti kebutuhan bantuan bagi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan.
Dia menyebut sekitar 60 persen mata pencaharian masyarakat Kaltara bertumpu pada dua sektor tersebut. Dukungan pemerintah melalui penyediaan sarana produksi, termasuk alat dan mesin pertanian (alsintan), dinilai dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Namun, penyaluran bantuan kepada petani dan nelayan masih menghadapi persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian agar kebutuhan masyarakat tidak terhambat oleh persoalan administrasi maupun batas kewenangan pemerintahan.
DPRD Kaltara pun mendorong adanya kebijakan afirmatif bagi wilayah perbatasan dan kepulauan. Salah satunya melalui penyesuaian standar satuan harga (SSH) agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat mengakomodasi tingginya biaya di lapangan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Tim Korsup KPK RI mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sinergi formal antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota juga dinilai penting agar kebutuhan pembangunan di wilayah terpencil dapat masuk dalam perencanaan sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan koordinasi tersebut, berbagai kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan tetap dapat diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran dan tata kelola pemerintahan yang sesuai ketentuan. (***)







