TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, meminta masyarakat lebih aktif memantau dan memperbarui data kesejahteraan. Hal ini penting agar penyaluran bantuan sosial pemerintah tidak salah sasaran.
Pesan tersebut disampaikan Supa’ad saat menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026 bersama seluruh Ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara di CC Cafe Juata Permai, Senin (16/11/26).
Dalam kegiatan itu, Supa’ad menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan untuk memberikan penjelasan mengenai perubahan sistem pendataan kemiskinan nasional yang kini menggunakan kategori desil.
Menurutnya, pemahaman mengenai sistem desil perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebab, kategori tersebut menjadi salah satu parameter dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial pemerintah pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
“Desil 1, 2, 3, dan 4 itu yang berhak mendapat bantuan PKH dari pemerintah pusat, sementara desil 5 ke atas itu tidak. Ini harus dipaparkan dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka sehingga masyarakat bisa memahami,” ujar Supa’ad.
Dirinya mengungkapkan, dalam forum reses tersebut sejumlah Ketua RT menyampaikan keluhan terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial.
Ada warga yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi justru tercatat dalam kategori desil 5. Sebaliknya, ditemukan pula warga yang masuk desil 1, namun kondisi ekonominya dinilai tidak sesuai dengan kategori tersebut.
Menanggapi persoalan itu, Supa’ad menegaskan bahwa data desil bukanlah data permanen. Kategori kesejahteraan seseorang dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
“Bukan berarti hari ini desil 1, itu selamanya desil 1, tidak. Karena sifatnya desil itu tidak statis, melainkan bergerak. Tergantung peran aktif dan proaktif kita dalam menangani desil ini,” jelasnya.
Dia meminta masyarakat dan pengurus RT tidak hanya menunggu perubahan data, tetapi ikut berperan apabila menemukan ketidaksesuaian di lingkungan masing-masing.
Supa’ad menjelaskan, masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pengaduan dan pembaruan data melalui jalur yang tersedia.
Proses tersebut bisa dimulai dari tingkat kelurahan, kemudian diteruskan ke Dinas Sosial hingga berkoordinasi dengan BPS.
“Kalau memang ada ketidaksesuaian, silakan dilaporkan. Jangan hanya beranggapan bahwa data yang sudah keluar tidak bisa diubah. Ada mekanisme yang bisa ditempuh,” menjadi penekanan dalam sosialisasi tersebut.
Selain membahas persoalan data kemiskinan, Supa’ad juga menghadirkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan.
Materi tersebut dinilai penting mengingat Kecamatan Tarakan Utara memiliki aktivitas industri dan perusahaan yang cukup banyak, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja perlu mendapat perhatian.
Sementara itu, terkait aspirasi pembangunan infrastruktur yang disampaikan para Ketua RT, Supa’ad menyatakan akan memperjuangkan usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelanjutan pembangunan jalan lingkar atau ring road hingga tembus ke kawasan Pantai Amal.
Dia menegaskan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program dan penganggaran di tingkat provinsi, dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah. (***)







