TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya mencapai kesepakatan setelah melalui proses pembahasan selama kurang lebih dua tahun.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Pdt. Robinson, mengatakan penyelesaian pembahasan regulasi tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat, khususnya pelaku koperasi dan usaha kecil di Kaltara.
Hal itu disampaikan Robinson dalam pertemuan finalisasi Raperda di ruang pertemuan Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kaltara di Kota Tarakan, Kamis (19/11/26).
Robinson menyebut Raperda tersebut merupakan salah satu harapan besar masyarakat Kaltara untuk mendapatkan kepastian dukungan dan perlindungan dalam mengembangkan usaha.
“Setelah perjalanan kurang lebih dua tahun, hari ini kita bersepakat bahwa Perda UKM ini ditetapkan. Hasilnya sangat memuaskan, khususnya untuk masyarakat Kalimantan Utara,” kata Robinson.
Menurutnya, salah satu poin penting dalam Raperda tersebut adalah penguatan potensi dan karakteristik produk unggulan masing-masing daerah. Hal ini dinilai penting agar produk lokal dari wilayah pesisir, perbatasan hingga pedalaman memiliki ruang untuk berkembang.
Dia mencontohkan sejumlah produk khas daerah yang perlu mendapatkan perhatian, seperti udang dan ikan dari Tarakan, rumput laut dari Nunukan, beras Adan dari kawasan perbatasan, hingga batik khas Malinau.
Robinson menilai setiap daerah memiliki kekayaan produk dan budaya yang harus dikembangkan sekaligus dilindungi agar tidak kehilangan identitas aslinya.
“Potensi daerah harus dikembangkan. Pemerintah kabupaten juga sudah berupaya mendorongnya, tetapi produk-produk asli daerah ini harus tetap dilindungi,” ujarnya.
Dia menegaskan, perlindungan terhadap produk lokal tidak hanya berkaitan dengan pengembangan usaha, tetapi juga menjaga keunikan hasil kerajinan, ukiran, hingga makanan khas yang menjadi identitas masyarakat setempat.
Selain itu, Raperda tersebut juga mengatur pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung pemberdayaan koperasi dan usaha kecil.
Robinson mengatakan pemerintah provinsi akan memfasilitasi berbagai kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan serta karakteristik masing-masing wilayah.
“Pansus II mengakomodasi semua kebutuhan daerah. Gubernur dalam hal ini sebagai kepala daerah memfasilitasi berbagai pemikiran tersebut,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan teknis, mulai dari pembiayaan, pola pelaksanaan, mekanisme hingga penyesuaian struktur, nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
Menurut Robinson, pengaturan teknis tersebut diperlukan agar implementasi Perda dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing kabupaten/kota.
“Pergub mengatur teknisnya nanti. Mulai pembiayaan, bagaimana polanya, bagaimana mekanismenya, hingga struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Setelah pembahasan finalisasi rampung, Pansus II DPRD Kaltara akan segera menyampaikan laporan hasil kerja kepada unsur pimpinan DPRD.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjadwalkan persetujuan bersama antara DPRD Kaltara dan pemerintah provinsi. Robinson menyebut tahapan itu direncanakan berlangsung pada Selasa pekan depan.
“Kami dari Pansus II membuat laporan kepada unsur pimpinan agar dijadwalkan persetujuan bersama lembaga dewan dengan pemerintah daerah. Direncanakan hari Selasa minggu depan,” pungkasnya.
Setelah persetujuan bersama, proses akan dilanjutkan dengan pengajuan nomor registrasi Raperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koperasi, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil, serta mendorong pengembangan produk unggulan lokal di seluruh wilayah Kaltara. (***)







